Terpopuler News: Deretan Alasan Gubernur Dedi Mulyadi Copot Kepala Samsat Soetta, hingga Bongkar Kinerja Monoton Pemerintah
- Istimewa
tvOnenews.com - Kabar mengenai alasan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi lakukan pemberhentian sementara kepada pejabat Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Bandung.
Hingga, Dedi Mulyadi bongkar kinerja Pemerintah yang selalu berulang selama 40 tahun terakhir.
Kedua informasi tersebut menjadi News Terpopuler di tvOnenews.com pada Rabu, 8 April 2026. Simak rangkuman beritanya berikut ini.
- Pemprov Jabar
Alasan Dedi Mulyadi Copot Kepala Samsat Soetta
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung, Ida Hamidah setelah menemukan pelanggaran dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor.
Keputusan ini sontak menjadi sorotan lantaran berawal dari persoalan yang dinilai sepele namun memberikan dampak besar.
Alasan pertama, petugas tetap meminta KTP pemilik pertama, padahal aturan baru sudah ditetapkan untuk menghapus kewajiban tersebut.
“Masih ditemukan petugas yang tidak melayani masyarakat dengan baik dan mengabaikan surat edaran. Maka hari ini saya nonaktifkan,” tegas Dedi Mulyadi.
Kedua, praktik di lapangan mempersulit masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah.
Tujuannya untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak. Cukup dengan STNK asli dan KTP pemilik saat ini, dengan begitu masyarakat sudah bisa membayar pajak tahunan.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/Bapenda, warga kini tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan.
Simak berita selengkapnya: Gubernur Dedi Mulyadi Copot Kepala Samsat Soekarno Hatta Gara-gara KTP: Aturan Dipermudah, Layanan Malah Dipersulit
- YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL
Dedi Mulyadi Bongkar Kinerja Monoton Pemerintah
Kang Dedi Mulyadi (KDM) merasa gemas kepada pemerintah yang masih saja berpikir normatif.
Sebab, dirinya menemukan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak ada perubahan sejak 40 tahun terakhir.
Pernyataan itu ia sampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Subang, pada Senin (6/4/2026).
Awalnya, KDM menyinggung tidak ada kemajuan apabila cara berpikir pemerintah masih normatif.
“Nggak akan ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau cara berpikir kita semua normatif,” ungkap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi. ASN berpikirnya Tukin (Tunjangan Kinerja) tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya Pokir (Pokok-pokok Pikiran) tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman,” sindirnya.
Bahkan ia menyinggung pemikiran normatif yang biasa dipikirkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, negeri ini tidak akan maju jika tidak ada orang yang ingin berubah.
Kemudian, ia menunjukkan kepada peserta rapat untuk memeriksa perjalanan Pemerintah Provinsi dalam 40 tahun terakhir bahwa regulasi pemerintahnya hanya berulang-ulang.
Simak berita selengkapnya: Dedi Mulyadi Sindir Cara Berpikir Normatif Pemprov Jabar dalam 40 Tahun Terakhir: Regulasinya Itu-itu Saja
(kmr)
Load more