Terbongkar! SMK IDN Bogor Beroperasi Tanpa Izin Selama 4 Tahun

Audiensi ini juga melibatkan lintas komisi dan Biro Hukum, menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi isu yang kompleks dan multidimensi.

Orang Tua Siswa Turun Tangan, Adukan ke Gedung Sate

Sebelum audiensi berlangsung, para orang tua siswa telah lebih dulu menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka mendatangi Posko Pengaduan Hukum Pemprov Jawa Barat di Gedung Sate pada awal Maret 2026.

Langkah ini diambil setelah terbitnya keputusan pencabutan izin operasional di tengah tahun ajaran. Kondisi tersebut membuat para wali murid cemas, terutama bagi siswa kelas XII yang sedang bersiap menghadapi ujian kelulusan.

Aduan tersebut kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah provinsi.

Awal Polemik: Kasus Disiplin Siswa Berujung Sengketa

Baca Juga

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik ini bermula pada November 2025 dari kasus internal terkait status drop out (DO) seorang siswa.

Keputusan sekolah tersebut memicu keberatan dari pihak orang tua, yang kemudian melayangkan somasi dan gugatan perdata. Tidak berhenti di situ, pihak sekolah juga merespons dengan laporan pidana.

Konflik yang awalnya bersifat internal itu kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, termasuk mengungkap masalah legalitas sekolah yang selama ini luput dari perhatian publik.

DPRD Jabar Siap Kawal, Siswa Jadi Prioritas

DPRD Jawa Barat memastikan akan mengambil peran sebagai fasilitator antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Langkah pengawasan langsung melalui sidak ke lokasi juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Siti Muntamah menegaskan bahwa prioritas utama adalah menjaga hak siswa agar tidak menjadi korban dari persoalan administratif yang terjadi.

“Pengawasan akan kami lakukan langsung untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD juga mendorong pihak sekolah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban perizinan yang tertunda agar mendapatkan kepastian hukum.

Legalitas Sekolah Jadi Alarm Pengawasan Pendidikan

Kasus SMK IDN Boarding School ini menjadi pengingat penting bagi dunia pendidikan di Jawa Barat. Legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjamin kualitas dan keberlangsungan pendidikan.