Terbongkar! SMK IDN Bogor Beroperasi Tanpa Izin Selama 4 Tahun

Bogor, tvOnenews.com - Polemik serius mencuat dari operasional SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor. Sekolah berbasis boarding tersebut diketahui menjalankan kegiatan tanpa mengurus perizinan resmi selama kurang lebih empat tahun.

Temuan ini diungkap oleh Komisi V DPRD Jawa Barat dan langsung menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah menjaga kualitas serta kepastian hukum sektor pendidikan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai ada kelalaian serius dalam pengelolaan administrasi yang seharusnya menjadi kewajiban dasar lembaga pendidikan.

Izin Dicabut, KBM Diminta Tetap Jalan

Permasalahan semakin kompleks setelah Gubernur Jawa Barat resmi mencabut izin operasional sekolah tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/-Kep.17-DPMPTSP/2026.

Meski begitu, DPRD Jabar menegaskan bahwa pencabutan izin tidak boleh berdampak langsung pada kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa.

Baca Juga

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Siti Muntamah menekankan bahwa negara harus hadir untuk memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, terutama bagi siswa yang sedang berada di fase krusial, seperti kelas akhir.

“Perizinan harus segera diselesaikan, tapi kegiatan belajar tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa penyelesaian administratif harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap peserta didik.

Fakta Mengejutkan: Operasi Tanpa Izin Selama 4 Tahun

Salah satu temuan paling mencengangkan adalah durasi pelanggaran administratif yang terjadi. Selama sekitar empat tahun, sekolah tersebut tetap beroperasi tanpa kelengkapan izin resmi.

Kondisi ini dinilai sebagai bentuk pengabaian serius terhadap regulasi pendidikan yang berlaku. DPRD Jabar pun meminta adanya evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Siti menegaskan, perbaikan sistem pengawasan menjadi kunci agar lembaga pendidikan tidak lagi lalai terhadap aspek legalitas.

Audiensi Ungkap Sejumlah Fakta Penting

Dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Jabar, sejumlah pihak terlibat, mulai dari Komite Sekolah, Dinas Pendidikan, hingga DPMPTSP.

Dari pertemuan tersebut, terungkap beberapa poin krusial:

• Pemerintah Kabupaten Bogor melalui DPMPTSP berjanji tidak akan mempersulit proses perizinan yang sedang berlangsung

• Komisi V DPRD Jabar akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi sekolah

• Keluhan orang tua siswa serta kuasa hukum turut menjadi perhatian dalam penyelesaian masalah

Audiensi ini juga melibatkan lintas komisi dan Biro Hukum, menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi isu yang kompleks dan multidimensi.

Orang Tua Siswa Turun Tangan, Adukan ke Gedung Sate

Sebelum audiensi berlangsung, para orang tua siswa telah lebih dulu menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka mendatangi Posko Pengaduan Hukum Pemprov Jawa Barat di Gedung Sate pada awal Maret 2026.

Langkah ini diambil setelah terbitnya keputusan pencabutan izin operasional di tengah tahun ajaran. Kondisi tersebut membuat para wali murid cemas, terutama bagi siswa kelas XII yang sedang bersiap menghadapi ujian kelulusan.

Aduan tersebut kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah provinsi.

Awal Polemik: Kasus Disiplin Siswa Berujung Sengketa

Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik ini bermula pada November 2025 dari kasus internal terkait status drop out (DO) seorang siswa.

Keputusan sekolah tersebut memicu keberatan dari pihak orang tua, yang kemudian melayangkan somasi dan gugatan perdata. Tidak berhenti di situ, pihak sekolah juga merespons dengan laporan pidana.

Konflik yang awalnya bersifat internal itu kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, termasuk mengungkap masalah legalitas sekolah yang selama ini luput dari perhatian publik.

DPRD Jabar Siap Kawal, Siswa Jadi Prioritas

DPRD Jawa Barat memastikan akan mengambil peran sebagai fasilitator antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Langkah pengawasan langsung melalui sidak ke lokasi juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Siti Muntamah menegaskan bahwa prioritas utama adalah menjaga hak siswa agar tidak menjadi korban dari persoalan administratif yang terjadi.

“Pengawasan akan kami lakukan langsung untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD juga mendorong pihak sekolah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban perizinan yang tertunda agar mendapatkan kepastian hukum.

Legalitas Sekolah Jadi Alarm Pengawasan Pendidikan

Kasus SMK IDN Boarding School ini menjadi pengingat penting bagi dunia pendidikan di Jawa Barat. Legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjamin kualitas dan keberlangsungan pendidikan.

DPRD Jabar menilai, penguatan sistem pengawasan serta ketegasan dalam penegakan aturan menjadi langkah mendesak agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sorotan terhadap SMK IDN kini tidak hanya soal izin, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana tata kelola pendidikan harus diperbaiki secara menyeluruh. (ant/nsp)