Lima Satker TNI Raih WBK, Komitmen Transparansi Diuji Konsistensi

Jakarta, tvOnenews.com – Lima satuan kerja (satker) di lingkungan TNI meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Capaian ini diklaim sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja di tubuh militer.

Kelima satker tersebut yakni Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.

Penghargaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026). 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya yang mewakili Kasum TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.

Dalam sambutannya, Letjen Richard menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.

Baca Juga

Tiga Prajurit Gugur, Indonesia Tetap di Garis Perdamaian Lebanon! Istana: Evaluasi Berjalan Tapi Tidak Tarik Pasukan

“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ucap Richard.

Namun, capaian WBK ini dinilai bukan akhir dari upaya pemberantasan korupsi di internal TNI.

Menurut Richard, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi implementasi di lapangan, bukan sekadar penghargaan administratif.

Ia juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan hingga level pelaksana.

"Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI", pungkasnya.

Selain itu, TNI juga menetapkan sejumlah fasilitas kesehatan sebagai satuan pelayanan publik unggulan, yakni RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kepada prajurit dan masyarakat. (rpi)