Buku Saku 0% Dinilai Beri Dampak Positif Terhadap Keterbukaan Program Pemerintah
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia meluncurkan Buku Saku 0% 'Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026'.
Peluncuran buku oleh Kantor Staf Presiden (KSP) itu turut mendapat respons positif dari sejumlah kalangan.
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan mengatakan buku tersebut turut memiliki peran strategis bagi insan pers dalam menyampaikan informasi berbasis data.
“Sebagai Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” kata Herik kepada awak media, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Herik memaparkan buku ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum tetapi juga memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan yang akurat dan berbasis data.
Ia menekankan kehadiran buku saku turut memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.
“Buku ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terkait berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” kata Herik.
“Buku ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terkait berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” sambungnya.
Ia berharap buku ini dapat berfungsi lebih luas sebagai penghubung yang memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kesejahteraan yang inklusif.
“Semoga buku saku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kulturolog Indonesia Iwan Jaconiah menilai buku saku ini sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan serta menjadi bukti menempatkan negara hadir di tengah masyarakat.
“Visi besar ‘Bersama Indonesia Maju’ yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.
Iwan menilai program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah merupakan instrumen konkret yang tidak hanya bersifat teknokratis tetapi menjadi manifestasi nyata dalam menerjemahkan konsep besar ke dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya kehadiran negara yang nyata dan konsisten di tengah masyarakat akan melahirkan kekuatan sosial baru yang menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.
“Ketika negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, maka terciptalah ‘Rakyat Kuat’ yang menjadi mesin utama penggerak menuju ‘Indonesia Maju’,” urainya.
Iwan juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh paling konkret dari implementasi kebijakan kesejahteraan yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Ia menekankan program ini tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.
“Nutrisi yang baik adalah prasyarat mutlak bagi konsentrasi belajar dan produktivitas masa depan,” kata Iwan.
“Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” tambahnya.
Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah.
ia menekankan bahwa tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat, baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor
"Transparansi dan Akuntabilitas: Pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,”
Selain itu, Iwan menekankan bahwa tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat, baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor.
“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” pungkasnya.(raa)
Load more