105 CPNS yang Lulus Tahun 2021 Mengundurkan Diri, Seperti Apa Sanksinya?

Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 105 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021. 

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan, untuk instansi yang terdampak, dapat mengajukan formasi yang kosong dalam penerimaan CPNS tahun depan.

"Instansi harus mengajukan lagi untuk penerimaan CPNS berikutnya atau diajukan untuk diisi oleh formasi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Satya seperti yang dikutip dari Antara, Kamis (26/5/2022)

Kementerian Perhubungan menjadi instansi dengan jumlah paling banyak, CPNS yang mengundurkan diri mencapai 11 orang.

Pengunduran diri ratusan CPNS itu tentu akan merugikan negara. Tidak sedikit biaya yang digelontorkan negara pada saat penyelenggaraan penerimaan CPNS. Apalagi formasi instansi yang seharusnya telah terisi kini menjadi kosong. 

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021, dijelaskan bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapat persetujuan NIP, tapi mengundurkan diri, akan disanksi.

Baca Juga

CPNS 2026 Belum Dibuka, Cek Syarat Umum dan Formasi yang Sudah Tersedia

"Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya," jelas Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama. 

Selain itu, masing-masing instansi juga memberikan sanksi denda bagi CPNS yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Beberapa diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), bagi CPNS yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus, harus membayar sanksi sebesar Rp 50 juta. 

Selanjutnya, untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia membayar sanksi sebesar Rp 35 juta. Bahkan untuk pelamar Badan Intelijen Negara (BIN) yang kemudian mengundurkan diri bisa didenda hingga Rp 100 juta. 

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, jika pelamar yang sudah dinyatakan lulus tapi mengundurkan diri, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. 

Kemudian, PPK mengusulkan penggantian pelamar kepada ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk mendapatkan pengganti. (Mzn)