Tantangan Wagub Kalbar 'Cium Lutut' Dedi Mulyadi Dibalas Santai, KDM Minta Krisantus Kurniawan Fokus pada Masalah Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Perbandingan kondisi jalan di Kalimantan Barat (Kalbar) dengan Jawa Barat (Jabar) yang ramai disorot di media sosial memicu respons keras dari Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.

Saat menghadiri Musrenbang di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026), Krisantus Kurniawan menanggapi viralnya video warga yang menyoroti jalan rusak di kawasan Bedayan, SP 3, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. 

Dalam video itu, kondisi infrastruktur di Kalbar disandingkan dengan pembangunan jalan di Jawa Barat.

Merespons hal tersebut, Krisantus Kurniawan menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia bahkan menyatakan siap mencium lulut Dedi Mulyadi jika Gubernur Jabar itu mampu membangun Kalbar dengan anggaran yang tersedia saat ini.

"Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya," tegas Krisantus.

Menurutnya, membandingkan dua provinsi tersebut secara langsung tidaklah adil karena perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran sangat jauh.

Baca Juga

KDM Janji Biayai Sekolah Anak Aiptu Asep Suhara Anggota Polrestabes Bandung yang Jadi Korban Tabrak Lari

Krisantus menjelaskan, Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun, sedangkan Kalimantan Barat membentang sekitar 171 ribu kilometer persegi dengan anggaran hanya sekitar Rp6 triliun lebih.

Ia juga menyinggung narasi di media sosial yang menyebut Dedi Mulyadi cukup dipinjam tiga bulan untuk memperbaiki kondisi jalan di Kalbar.

"Dalam video itu, ada yang pinjam Dedi Mulyadi selama tiga bulan. Suruh dia jadi Gubernur Kalbar, bertukar kita. Saya mau lihat, kalau bisa bangun Kalbar pakai APBD enam triliun, kucium lututnya," tegasnya.

Krisantus menekankan bahwa semakin luas wilayah, semakin besar pula ongkos pembangunan yang harus ditanggung pemerintah, khususnya untuk infrastruktur jalan dan jembatan.

"Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham. Itu sebenarnya yang terjadi," tambahnya.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah provinsi tetap bergerak menangani persoalan jalan rusak, termasuk di wilayah Sintang. Perbaikan awal disebut sudah dilakukan dengan menurunkan alat berat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ).