Komisi XIII DPR RI Desak Peningkatan Tunjangan dan Fasilitas Petugas Imigrasi di Perbatasan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan fasilitas kerja para petugas imigrasi di daerah perbatasan. 

Ia mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan tunjangan serta memperbaiki sarana dan prasarana penunjang bagi para garda terdepan pengawasan wilayah tersebut.

Menurut Sibarani, penguatan fungsi imigrasi sangat krusial dalam menjaga kedaulatan negara dan memberikan kepastian hukum. 

Ia menyoroti bahwa beban kerja yang dipikul para petugas di perbatasan tidaklah ringan.

“Karena itu, kami di Komisi XIII memandang dukungan sarana-prasarana dan tunjangan terhadap petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” kata Sibarani dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (12/4).

Aspirasi ini ia sampaikan setelah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi di Kalimantan Barat. 

Baca Juga

Andi Gani Ngaku Kantongi Nama Partai Politik yang Tidak Berpihak ke Buruh

Dalam pantauannya, lonjakan arus lalu lintas orang antarnegara saat ini belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai, terutama di daerah dengan medan geografis yang sulit.

“Di satu sisi, arus lalu lintas orang semakin meningkat. Namun di sisi lain, kapasitas pengawasan belum sepenuhnya mampu mengimbangi,” tuturnya.

Sibarani memaparkan bahwa wilayah Kalimantan Barat memiliki garis perbatasan darat dengan Malaysia yang membentang lebih dari 1.000 kilometer. 

Luasnya wilayah ini menuntut petugas untuk bekerja ekstra keras, melintasi jalanan berbatu, kawasan hutan, medan berlumpur, hingga menyusuri sungai demi mencapai titik-titik pengawasan.

“Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan sangat tinggi, sementara akses masih terbatas,” ujar Sibarani.

Selain kendala geografis, infrastruktur dasar di pos-pos perbatasan juga dinilai masih minim. 

Ketersediaan listrik, akses air bersih, hingga jaringan komunikasi seringkali menjadi kendala yang menghambat efektivitas pengawasan imigrasi di lapangan.

“Tanpa dukungan yang memadai, beban pengawasan di lapangan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Sibarani mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat dukungan kepada personel imigrasi. 

Hal ini mencakup perbaikan sarana fisik, pengembangan kualitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja dan proteksi terhadap risiko kerja.