DPR RI Didesak Bentuk Pansus Usut Proyek Impor Mobil Pikap dari India

Tak hanya itu, pihaknya turut mendesak KPK segera mengusut kasus impor 105.000 mobil pikap dari India dengan melakukan pemeriksaan kepada ssejumlah petinggi PT APN.

Langkah itu diperlukan untuk dpat mengetahui rencan proyek impor tersebut tanpa adanya penyimpangan yang terjadi.

"Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut proyek ini. Publik tidak ingin mendengar alasan klasik, 'masih dalam kajian', 'belum ada kerugian negara', atau 'semua sudah sesuai prosedur'. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak skandal besar justru bersembunyi di balik prosedur yang tampak rapi. Korupsi modern tidak lagi kasar dan terang-terangan, ia halus, sistematis, dan sering kali dilindungi oleh regulasi yang dibuat khusus untuk mengaburkan jejak," jelas Adib Alwi.

Lebih ironis lagi, kata Adib Alwi, proyek ini dikaitkan dengan koperasi, sebuah entitas yang seharusnya menjadi simbol ekonomi gotong royong. 

Namun dalam praktiknya, koperasi seringkali dijadikan kendaraan legitimasi untuk proyek-proyek besar yang tidak transparan. 

"Dalam konteks ini, publik harus waspada terhadap apa yang bisa disebut sebagai 'kooptasi koperasi'. Ketika koperasi digunakan untuk membungkus proyek besar, maka risiko penyalahgunaan menjadi berlipat. Tidak ada jaminan bahwa manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh anggota koperasi, apalagi oleh masyarakat luas," kata dia.

Baca Juga

Komisi III DPR RI Puji Transparansi Polri, Pemuda Timur: Itu Realitas

Lebih lanjut, Adib Alwi menegaskan kritik KAPAK terhadap proyek ini bukan berarti menolak pembangunan atau modernisasi distribusi pangan. 

Justru sebaliknya, kritik ini lahir dari keinginan agar pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional. 

"Tidak ada yang salah dengan pengadaan kendaraan untuk mendukung logistik pangan. Yang menjadi masalah adalah cara, skala, dan transparansinya. Jika memang kebutuhan kendaraan sebesar itu nyata dan mendesak, maka pemerintah seharusnya membuka prosesnya secara terbuka, lakukan tender internasional yang transparan, libatkan industri dalam negeri, dan pastikan tidak ada konflik kepentingan. Tanpa itu semua, proyek ini akan selalu dibayangi kecurigaan," pungkasnya.(raa)