Terungkap! Ketua Ombudsman Jadi Tersangka Korupsi Nikel, DPR Desak Langkah Cepat Selamatkan Kredibilitas Lembaga

Jakarta, tvOnenews.com - Penetapan Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel memicu reaksi keras dari parlemen. Komisi II DPR RI menyatakan keterkejutan sekaligus keprihatinan mendalam atas kasus yang menyeret pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengaku tidak menyangka kabar tersebut datang begitu cepat setelah pelantikan pejabat Ombudsman yang baru saja dilakukan.

“Kami syok. Ini benar-benar di luar ekspektasi kami, apalagi Ombudsman adalah mitra strategis dalam pengawasan pelayanan publik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

DPR Minta Langkah Cepat Jaga Stabilitas Ombudsman

Merespons situasi tersebut, Komisi II DPR mendesak Ombudsman RI untuk segera mengambil langkah cepat melalui konsolidasi internal. Hal ini dianggap krusial guna menjaga stabilitas kelembagaan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Rifqinizamy menegaskan bahwa kasus hukum yang menjerat pimpinan tidak boleh mengganggu fungsi utama Ombudsman di seluruh Indonesia. Ia meminta delapan anggota Ombudsman lainnya untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ritme kerja lembaga.

Baca Juga

Komisi II DPR Sambangi BPSDM Kemendagri Jatinangor, Wamendagri III Tegaskan Transformasi Kompetensi ASN Berbasis Dampak

“Jangan sampai kepercayaan publik menurun. Ombudsman harus tetap hadir sebagai pengawas pelayanan publik yang independen dan profesional,” tegasnya.

Baru Sepekan Dilantik, Langsung Tersandung Kasus

Sorotan publik terhadap kasus ini semakin tajam lantaran Hery Susanto baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031.

Pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan tersebut semula menjadi momentum penting bagi penguatan pengawasan pelayanan publik. Namun, hanya dalam hitungan hari, publik justru dihadapkan pada kabar penetapan tersangka terhadap sosok yang baru saja dipercaya memimpin lembaga negara.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait proses seleksi dan pengawasan terhadap pejabat publik di level nasional.

Kejagung Ungkap Peran dalam Kasus Nikel

Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengungkap bahwa Hery Susanto diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel dalam periode panjang, yakni 2013 hingga 2025.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup dari hasil serangkaian penyelidikan dan penyidikan.