Komisi II DPR Sambangi BPSDM Kemendagri Jatinangor, Wamendagri III Tegaskan Transformasi Kompetensi ASN Berbasis Dampak

tvOnenews.com – Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (BBPKA-PDN II) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Kunjungan ini difokuskan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pengembangan serta pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rombongan DPR RI diterima langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri III (Wamendagri III) Komjen Pol (Purn.) Akhmad Wiyagus bersama Plt. Kepala BPSDM Kemendagri.

Sinergi legislatif dan eksekutif ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengubah orientasi pelatihan aparatur—dari yang semula sekadar pemenuhan kuota (training-based) menjadi berfokus pada hasil dan kemanfaatan nyata (competency-based & impact-based learning).

"Yang lebih penting adalah apa perubahan yang dihasilkan setelah pelatihan, bagaimana kompetensinya diterapkan dalam pekerjaan, dan sejauh mana memberikan dampak terhadap kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat," terang Plt. Kepala BPSDM Kemendagri dalam sambutannya.

BBPKA-PDN II yang berakreditasi Bintang 1 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus menunjukkan lonjakan signifikan.

Baca Juga

Kabar Penting Calon Jamaah, Biaya Haji 2027 Resmi Turun dari Rencana Awal, Segini yang Wajib Disetor

Jumlah alumni pelatihan melesat dari 2.948 orang pada 2023 menjadi 6.045 orang pada 2025, seiring bertambahnya program kerja dari 13 menjadi 68 kegiatan.

Sumber :

• Istimewa

Lembaga ini juga menjadi garda terdepan dalam mengawal program strategis nasional dan direktif Presiden.

Salah satunya yakni pelaksanaan pelatihan penguatan Satuan Tugas (Satgas) percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah sepanjang 2026.

Selain program MBG, BPSDM Kemendagri bersiap meluncurkan workshop peningkatan kapasitas ASN terkait pertumbuhan ekonomi daerah pada Oktober 2026 untuk mempercepat target pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna memastikan kualitas alumni pelatihan, BBPKA-PDN II menerapkan instrumen evaluasi pascapelatihan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1734 Tahun 2024.

Sistem kuesioner ini mengukur perubahan perilaku, efisiensi biaya, hingga dampak performa organisasi guna melihat kalkulasi return on investment dari anggaran pelatihan ASN.

Dalam kesempatan tersebut, BPSDM Kemendagri turut memaparkan rencana program dan anggaran 2027 berbasis PNBP guna menjamin keberlanjutan pembenahan sarana prasarana serta peningkatan kompetensi aparatur di masa mendatang.

Harapannya, kunker spesifik Komisi II DPR RI ini memicu masukan konkret agar investasi SDM aparatur berbuah pada terciptanya pelayanan publik yang makin profesional dan adaptif.