DKI Jakarta Siapkan Skema Insentif Usai Penyesuaian Kebijakan Pajak Kendaraan Listrik

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penggunaan kendaraan listrik di tengah adanya penyesuaian kebijakan perpajakan kendaraan bermotor yang menjadi rujukan baru bagi pemerintah daerah.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan perubahan landasan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.

Perubahan itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak Alat Berat.

Regulasi ini menjadi landasarn baru bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pengenaan PKB dan BBNKB, termasuk untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Sebelumnya, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di DKI Jakarta mendapatkan insentif signifikan, yaitu pengenaan PKB sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB, serta insentif tidak dikenakan BBNKB untuk penyerahan kepemilikannya, sesuai ketentuan yang dijelaskan Bapenda DKI Jakarta.

Dengan adanya penyesuaian kebijakan di tingkat nasional, skema pengecualian atau insentif tersebut tidak lagi dapat dipandang berlangsung otomatis seperti sebelumnya. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan regulasi turunan dan skema kebijakan yang diperlukan agar implementasi aturan baru tetap memperhatikan kondisi masyarakat.

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

Pemprov DKI Jakarta memahami bahwa masyarakat yang telah memilih kendaraan listrik pada dasarnya turut berkontribusi dalam mendukung transisi energi bersih, pengurangan emisi, dan perbaikan kualitas udara. Oleh sebab itu, meskipun terdapat perubahan kebijakan di tingkat pusat, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap menjaga agar kendaraan listrik tidak kehilangan daya tariknya sebagai pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan skema insentif fiskal yang optimal dengan memanfaatkan ruang kebijakan yang tersedia dalam ketentuan yang berlaku. Skema ini diarahkan untuk membantu mengurangi beban pajak yang ditanggung masyarakat, sekaligus tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi nasional dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menjalankan amanat kebijakan, tetapi juga berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh manfaat nyata dari ekosistem kendaraan listrik yang terus berkembang.