Kementerian ATR/BPN Turun Tangan Sikapi Lahan di Tanah Abang yang Diakui Hercules, Pastikan Aset Negara

"Jadi kami mulai hari Senin akan melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN sebagai langkah-langkah kami untuk menunjukkan bahwa kepemilikan aset tersebut atas nama Kereta Api. Langkah yang pertama kami akan memasang plang menjelaskan data-data mengenai aset tersebut bahwa aset tersebut adalah milik dari PT Kereta Api Indonesia (Persero)," terang Dody.

Kemudian, kata Dody, PT KAI juga sudah membuat laporan pengaduan kepada pihak Kepolisian. Selepas itu, KAI juga akan berkirim surat kepada Satgas Anti Mafia Tanah dengan tujuan menyelesaikan persoalan aset di kawasan Tanah Abang.

Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut setidaknya ada pihak ketiga menguasai lahan milik PT KAI di kawasan Tanah Abang.

Ara memahami ada penolakan dari pihak lain, terutama Hercules dan ahli waris, Sulaeman Effendi. Mereka mengklaim karena dilandasi memiliki alas hak verponding era Belanda dan dikonversikan menjadi Verponding Indonesia Nomor 946.

Sebelumnya, Ketua Tim Advokasi dan Hukum GRIB Jaya, Wilson Colling juga menjelaskan, ahli waris masih menguasai fisik dan tidak pernah menjual lahan. Hal ini didasari dengan surat keterangan PM 1 yang dikeluarkan lurah setempat.

Namun begitu, Ara menegaskan, kekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan lahan masih menyasar pada PT KAI. Menteri PKP itu menegaskan lahan yang dipersoalkan adalah aset negara.

Baca Juga

Air Meluap, Bantalan Rel Kereta Api di Jember Longsor

"Kalau ada siapapun yang menduduki tanah negara ya tentu harus jelas alasannya apa? Dasarnya apa? Ini negara ya, aset negara. Ini negara hukum. Tidak boleh kalah negara karena negara benar dan tujuannya juga benar," tegasnya.

Ara memastikan pemerintah akan terus melakukan upaya program digencarkan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan lancar. Sebab, lahan tersebut akan dijadikan rumah susun (rusun) yang menyasar pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

(ant/hap)