KTP Elektronik Hilang akan Dikenakan Denda, Kemendagri Wacanakan Revisi UU Adminduk: Efek Tak Bertanggung Jawab

Bima Arya menjelaskan tentang wacana ini. Hal ini bagian dari total 13 poin usulan substansi dalam revisi UU Adminduk.

Kata dia, 13 poin usulan ini dijelaskan Kemendagri dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Usulan Kemendagri selain Denda KTP Elektronik yang Hilang

Lanjut, ia menjelaskan gebrakan lain dari Kemendagri. Hal ini mengenai penguatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk berfungsi  sebagai single identity number.

Nantinya NIK akan menjadi nomor identitas tunggal. Tujuannya untuk memenuhi dan memudahkan keperluan semua urusan pelayanan publik.

Ia menuturkan bahwa, kartu identitas anak (KIA) yang ditambah berguna untuk dokumen kependudukan. Hal ini mengingat KIA sebagai bukti atau identitas anak masih belum berusia 17 tahun dan belum kawin.

Baca Juga

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

Ia menambahkan, Kemendagri mengusulkan penamaan dokumen kependudukan untuk bagi yang cacat. Pihaknya mengusulkan penyebutan ini diganti menjadi "disabilitas".

Ia menjelaskan, penyebutan disabilitas sebagai bentuk penyesuaian dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Usulan lainnya mengenai rencana penguatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kemudian, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hingga posisi adminduk berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan.

"Adminduk ini belum dinyatakan secara tegas sebagai layanan dasar. Kalau sudah ditegaskan dalam undang-undang bahwa adminduk ini urusan pemerintahan wajib yang berkaitan layanan dasar, maka seluruh pemerintah daerah akan lebih komitmen lagi untuk menganggarkan dan merencanakan," paparnya.

Terkait pendanaan penyelenggaraan adminduk, kata dia, hal ini akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tidak hanya itu, pengaturan ini juga menyasar pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Dalam dimensi pendanaan ini semua dibebankan pada APBN. Jadi, APBD itu ada ruang yang kosong di sana. Akan bagus sekali apabila undang-undang yang baru nanti ini bisa memberikan dasar hukum bagi daerah untuk mengalokasikan lewat APBD," ucapnya.

Selain itu, ia menjelaskan usulan pemanfaatan dan pelindungan data kependudukan dalam pelayanan publik. Menurutnya, penguatan bagian ini sangat perlu.

Penguatannya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan interoperabilitas dan pendayagunaan data kependudukan. Hal ini nantinya akan menyasar kepada seluruh kementerian atau lembaga.