Presiden Minta Cepat, Dedi Mulyadi Siap Kawal Proyek PSEL Bogor-Bekasi Demi Hindari Tragedi Bantar Gebang

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), baru saja menandatangani kesepakatan strategis untuk mengubah sampah menjadi energi listrik (PSEL) di wilayah Bogor Raya, Selasa (21/4).

Langkah besar ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PT Weiming Nusantara Bogor New Energi. 

Bertempat di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, prosesi ini turut disaksikan oleh tokoh-tokoh penting seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir.

Tidak hanya untuk Bogor, Dedi Mulyadi juga mengawal kesepakatan serupa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara. 

Proyek ambisius ini diharapkan menjadi solusi permanen atas kondisi darurat sampah yang selama ini menghantui wilayah penyangga ibu kota.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memantau langsung jalannya pembangunan di Kota Bekasi serta Kabupaten dan Kota Bogor agar proyek ini rampung tepat waktu.

Baca Juga

Mantan Istri Ceritakan Kisah Pertemuan dengan Taufik Hidayat, Usai Pernikahan Tak Bertahan Sebulan Karena Ini

"Sekarang sudah ditandatangani untuk Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, semoga segera selesai dan bisa beroperasi secepatnya. Sampah teratasi, listrik dinikmati," ujar sosok yang akrab disapa KDM tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah bergerak cepat. 

Selain di Jawa Barat, proyek PSEL juga dimulai di Bali dengan total 32 titik yang ditargetkan beroperasi di seluruh Indonesia hingga 2029 mendatang.

"Tiga kerja sama pada hari ini, dua di wilayah Jabar yakni di Bekasi dan Bogor Raya lalu ketiga di Bali. Lalu akan ada 12 lokasi lainnya pada tahun ini dan pak presiden meminta segera, tidak lebih dari 7 minggu kedepan sudah harus dimulai (dibangun)," jelas Zulkifli Hasan.

Urgensi proyek ini sangat tinggi mengingat beberapa wilayah sudah masuk kategori darurat pengelolaan sampah. 

Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi bencana, seperti longsor di TPA Bantar Gebang di masa depan. Nantinya, setiap fasilitas PSEL diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan yang signifikan.

"Minimal 100 ton per hari, tapi ada juga yang 500 hingga 700 ton," tambah Menko Pangan.

Sejalan dengan arahan pusat, Danantara menargetkan bahwa proses konstruksi fisik atau groundbreaking PSEL harus sudah terlaksana paling lambat pada Juni 2026. 

Dengan keterlibatan pihak ketiga, skema pengelolaan sampah terpadu ini diharapkan tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional melalui pasokan listrik dari sumber terbarukan. (dpi)