Gandeng Kementerian PKP dan BPS, BNPP Kebut Renovasi 15.000 Rumah di Perbatasan

Ia memastikan, pelaksanaan BSPS sepenuhnya mengacu pada data BPS, sementara lokasi program ditentukan oleh Kepala BNPP.

Program ini juga melibatkan tenaga pendamping teknis dan pemberdayaan guna menjamin kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing penerima.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai sinergi antara BNPP, Kementerian PKP, dan BPS sebagai langkah strategis dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Baca Juga

​Kunjungi PLBN Entikong, Anggota DPR RI Frengky Sibarani Janji Akan Dorong Anggaran Tambahan PLBN Ke DPR RI

Selain itu, BPS turut menyediakan klasifikasi wilayah desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025. Data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan program perumahan nasional.

Sebagai penutup, BNPP menegaskan bahwa program perbaikan 15.000 RTLH ini diharapkan dapat mendorong kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program tematik di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar rakyat, dermaga, dan fasilitas pendidikan.

Dengan dukungan data yang akurat serta kerja sama lintas sektor, pembangunan wilayah perbatasan diyakini akan semakin merata, inklusif, dan berkelanjutan. (rpi)