Terus Sampaikan Suara Rakyat, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Dipuji DPR karena Komitmen Kejar Pembangunan

Ia memberikan laporan secara detail di hadapan Komisi V DPR. Masyarakat belum bisa merasakan secara maksimal lantaran kekurangan infrastruktur di pelabuhan dan pelayanan perhubungan.

Maka dari itu, Sherly Tjoanda menegaskan, pertemuan maupun koordinasi bersama Komisi V tidak hanya berupa seremoni. Ia menginginkan agenda tersebut sebagai langkah strategis usulan dari daerah menjadi bagian skema pendanaan pusat ke depannya.

"Kami sampaikan secara lisan maupun tertulis, harapannya bisa ada implementasi konkret di tahun 2026, 2027, dan seterusnya dengan segera," ucapnya dengan tegas.

Ia kemudian menyinggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan anggaran daerah sebagai kendala utama menghambat tujuan Pemprov Malut.

Ia pun mengajak Komisi V DPR RI agar pendanaan berjalan dengan baik lewat APBN dan skema Inpres Jalan Daerah (IJD).

Dalam kesempatan itu, Sherly didampingi oleh para anggota Komisi V DPR RI. Ia melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah titik krusial.

Baca Juga

Target Gubernur Sherly Tjoanda Imbas 34 Persen Pertumbuhan Malut Belum Merata, Desak Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke DPR

Beberapa titik yang menjadi sasaran dalam kunjungan ini, antara lain Proyek Sabo Dam, Mitigasi bencana pasca-musibah di Kelurahan Rua hingga kualitas bangunan Hunian Tetap (Huntap).

Selain itu, Gubernur Sherly dan anggota Komisi V juga mendengar keluhan warga, terutama bagi mereka yang belum bisa menikmati fasilitas diberikan oleh Pemprov Malut.

Kemudian, ia juga memastikan terkait pengerjaan Inpres Jalan Daerah di Kota Ternate. Kata dia, hal ini akan mencapai 100 persen dan kemudian diserahterimakan ketika masa perawatan selesai.

"Ada beberapa proyek yang memang sedang tender di 2026, dan masih banyak PR lagi yang mudah-mudahan bisa masuk di 2027 atau penambahan di perubahan 2026," tukasnya.

(hap)