Pemerintah Perkuat Keamanan Data Nasional, Ancaman Siber dan Kebocoran Informasi Kian Mengkhawatirkan
- Istockphoto
Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah Indonesia terus mempercepat penguatan sistem keamanan data nasional sebagai langkah strategis menghadapi meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan data pribadi. Upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan digital nasional di tengah pesatnya transformasi teknologi.
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk menghadapi risiko keamanan data yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal kementerian, Ismail, dalam forum diskusi R17 Podcast Show Vol. 04 yang mengangkat tema penguatan keamanan data untuk ketahanan digital.
Menurutnya, biaya investasi dalam sistem keamanan memang tidak kecil. Namun, dampak dari kebocoran data jauh lebih besar dan bisa merusak fondasi bisnis maupun institusi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
“Reputasi menjadi taruhannya. Sekali terjadi pelanggaran keamanan, dampaknya bisa sangat luas dan tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.
Tiga Strategi Pemerintah Perkuat Keamanan Data
Dalam upaya memperkuat tata kelola keamanan data, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama yang saling terintegrasi:
-
Penyusunan kebijakan dan regulasi
Pemerintah tengah merumuskan kebijakan yang lebih kuat dan adaptif untuk melindungi data pribadi serta mengantisipasi perkembangan ancaman siber. -
Peran sebagai orkestrator ekosistem digital
Pemerintah bertindak sebagai penghubung berbagai pihak, mulai dari sektor publik hingga swasta, dalam mengelola pemanfaatan data sekaligus memperkuat sistem keamanannya. -
Investasi di sektor strategis
Fokus diarahkan pada pengembangan talenta digital, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pemerataan konektivitas hingga ke wilayah terpencil.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Asia Tenggara Jadi Target Kejahatan Siber
Ancaman terhadap keamanan data bukan lagi isu lokal, melainkan telah menjadi masalah global. Laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat kerugian akibat penipuan digital di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara mencapai 18 miliar hingga 37 miliar dolar AS pada tahun 2023.
Kawasan Asia Tenggara bahkan disebut sebagai salah satu pusat aktivitas kejahatan terorganisir berbasis digital. Hal ini menunjukkan tingginya risiko yang harus dihadapi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Sementara itu, laporan Europol mengungkap bahwa pelaku kejahatan siber kini telah berevolusi menjadi broker data skala besar. Mereka tidak hanya mencuri data, tetapi juga memperdagangkan dan memonetisasinya dalam berbagai rantai kejahatan.
Perlu Sistem Peringatan Dini dan Kolaborasi
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai pentingnya membangun sistem peringatan dini untuk mendeteksi ancaman sejak awal. Selain itu, diperlukan ekosistem intelijen ancaman yang terintegrasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Tanpa koordinasi yang kuat, respons terhadap serangan siber dinilai tidak akan optimal.
Peran AI dan Teknologi Pemantauan Ancaman
Dari sisi industri, pendekatan berbasis teknologi dinilai semakin penting. General Manager Virtus Technology Indonesia, Wisnu Nursahid, menekankan bahwa ketahanan siber kini menjadi kebutuhan utama bagi organisasi.
Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem keamanan dinilai mampu meningkatkan akurasi deteksi ancaman, mempercepat respons, serta memperkuat perlindungan data tanpa mengganggu operasional bisnis.
Sementara itu, Country Manager Cyble, Rangga, menyoroti meningkatnya risiko seiring dengan meluasnya jejak digital masyarakat. Aktivitas di forum dan marketplace dark web menjadi salah satu sumber ancaman yang perlu diwaspadai.
Teknologi pemantauan dark web dinilai penting untuk meningkatkan visibilitas terhadap potensi kebocoran data serta mempercepat deteksi ancaman.
Kolaborasi Jadi Kunci Ketahanan Digital
CEO R17 Group, Hengky Witarsa, menegaskan bahwa ketahanan digital nasional tidak bisa dibangun secara parsial. Diperlukan kolaborasi nyata antara regulator dan pelaku industri untuk menciptakan sistem yang aman dan inovatif.
Pendekatan “secure by design” atau keamanan sejak tahap perancangan menjadi salah satu solusi yang dinilai efektif. Dengan pendekatan ini, inovasi digital tetap dapat berkembang tanpa mengorbankan aspek perlindungan data.
Penguatan keamanan data kini menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital. Tanpa sistem yang kuat, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data akan terus membayangi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. (nsp)
Load more