Penguatan Keamanan Data dan Kewaspadaan Nasional Jadi Fokus, Pemerintah dan Mahasiswa Soroti Ancaman Siber hingga Pengaruh Asing

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia terus mempercepat penguatan sistem keamanan data nasional sebagai langkah strategis menghadapi meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan data pribadi. Upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan digital nasional di tengah pesatnya transformasi teknologi dan terbukanya arus informasi global.

Penguatan sistem keamanan data kini tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Ancaman siber yang semakin kompleks dinilai dapat berdampak luas, mulai dari gangguan sistem hingga potensi manipulasi informasi yang memengaruhi stabilitas sosial.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menegaskan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan dalam menghadapi risiko keamanan data yang terus berkembang.

“Biaya investasi keamanan memang tidak kecil. Namun, dampak kebocoran data jauh lebih besar dan bisa merusak fondasi institusi yang telah dibangun selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Tiga Strategi Perkuat Keamanan Data Nasional

Dalam memperkuat tata kelola keamanan data, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama yang saling terintegrasi:

Baca Juga

Pemerintah Perkuat Keamanan Data Nasional, Ancaman Siber dan Kebocoran Informasi Kian Mengkhawatirkan

• Penyusunan kebijakan dan regulasi yang adaptif

• Peran sebagai orkestrator ekosistem digital lintas sektor

• Investasi pada talenta digital dan infrastruktur teknologi

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap data masyarakat.

Ancaman Siber Jadi Isu Global

Ancaman terhadap keamanan data kini telah menjadi persoalan global. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat kerugian akibat penipuan digital di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara mencapai 18 hingga 37 miliar dolar AS pada 2023.

Kawasan Asia Tenggara bahkan disebut sebagai salah satu pusat aktivitas kejahatan digital terorganisir. Sementara itu, Europol mengungkap bahwa pelaku kejahatan siber kini berkembang menjadi broker data berskala besar yang tidak hanya mencuri, tetapi juga memperdagangkan data.

Kondisi ini mempertegas pentingnya penguatan sistem keamanan data nasional sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat dan stabilitas negara.

Sistem Peringatan Dini dan Kolaborasi

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai bahwa sistem peringatan dini menjadi kunci dalam mendeteksi ancaman sejak awal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga diperlukan untuk membangun ekosistem keamanan yang terintegrasi.

Tanpa koordinasi yang kuat, respons terhadap serangan siber dinilai tidak akan optimal. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan digital nasional.

Peran Teknologi dan AI

Dari sisi industri, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dinilai semakin penting dalam meningkatkan efektivitas sistem keamanan. Teknologi ini mampu meningkatkan akurasi deteksi ancaman serta mempercepat respons terhadap potensi serangan.

Selain itu, pemantauan aktivitas di dark web juga menjadi langkah strategis untuk mendeteksi potensi kebocoran data lebih dini, seiring dengan semakin luasnya jejak digital masyarakat.

Mahasiswa Serukan Kewaspadaan Nasional

Di tengah meningkatnya ancaman digital, isu kewaspadaan nasional juga menjadi perhatian publik. Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur menggelar aksi di Surabaya pada Jumat (24/4/2026) untuk menyuarakan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi pengaruh asing.

Aksi yang digelar di depan Mapolda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim itu berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan.

Koordinator aksi, Figo, menyatakan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu hadir secara terbuka, tetapi dapat bekerja secara halus melalui pembentukan opini dan arah wacana publik.

“Kewaspadaan nasional hari ini bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga menjaga kesadaran publik. Pengaruh asing bisa masuk tanpa terasa dan membentuk cara pandang masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, arus pendanaan lintas negara yang semakin terbuka membuat potensi intervensi menjadi lebih sulit terdeteksi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih kritis dalam menyikapi berbagai dinamika sosial.

Dorongan Regulasi dan Pengawasan

Dalam aksinya, ISMEI Jatim juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, di antaranya:

1. Mendesak pengusutan dugaan aliran dana asing ke lembaga swadaya masyarakat (LSM)

2. Meminta pemerintah memperketat regulasi transparansi pendanaan organisasi

3. Mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing

Mahasiswa menilai bahwa kesadaran publik harus diikuti dengan langkah konkret dari negara, agar potensi ancaman tidak berkembang tanpa pengawasan.

Kolaborasi Jadi Kunci Ketahanan Nasional

Baik dalam konteks keamanan data maupun kewaspadaan nasional, kolaborasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan. Pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat dinilai harus bergerak bersama dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

Pendekatan keamanan sejak tahap perancangan atau secure by design juga dinilai penting untuk memastikan inovasi digital tetap berjalan tanpa mengorbankan perlindungan data.

Penguatan keamanan data dan peningkatan kewaspadaan nasional kini menjadi dua sisi yang saling berkaitan. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, keduanya menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas Indonesia. (nsp)