Menkeu Purbaya Siapkan Perburuan Aset Negara Lewat Satgas BLBI, Tapi Tak Mau ‘Asal Ribut’

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah bersiap menghidupkan kembali upaya besar penelusuran aset negara dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kementerian Keuangan menegaskan rencana pengaktifan ulang Satuan Tugas BLBI, meski pelaksanaannya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, langkah ini penting untuk menuntaskan aset-aset negara yang hingga kini masih tercecer dan belum sepenuhnya dipulihkan.

“Satgas BLBI kan habis tahun lalu ya, Desember 2024. Jadi sudah enggak ada ini. Cuma masih ada ranahnya berkeliaran sana-sini kan,” kata Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Meski demikian, ia mengakui proses reaktivasi Satgas tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah saat ini masih fokus membenahi struktur internal, termasuk menunggu proses pergantian sejumlah pejabat kunci.

Salah satu faktor penghambat adalah masa purnabakti Ketua Satgas BLBI yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban. Transisi kepemimpinan ini membuat koordinasi lintas lembaga belum optimal.

“Jadi saya akan rapikan nanti bareng dengan pejabat baru,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, meski mandat Satgas sebelumnya telah berakhir, pekerjaan penanganan BLBI sejatinya belum tuntas. Oleh karena itu, pemerintah berencana merumuskan ulang strategi agar upaya pemulihan aset negara berjalan lebih terarah dan sistematis.

Namun, pendekatan yang diambil tidak akan bersifat gegabah. Purbaya menekankan bahwa pemerintah hanya akan mengejar aset yang benar-benar memiliki nilai ekonomi signifikan.

“Kalau masih banyak uangnya (tunggakan) kita kejar. Tapi saya enggak mau cuma ribut-ribut, enggak ada duitnya,” tegasnya.

Menurutnya, langkah yang terlalu agresif tanpa perhitungan matang justru berisiko menciptakan sentimen negatif di pasar. Hal ini dapat memicu kepanikan di kalangan pelaku usaha dan investor, yang pada akhirnya merugikan stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, pemerintah memilih strategi yang lebih selektif dan terukur untuk mengejar aset bernilai besar sambil menjaga stabilitas pasar, di tengah upaya panjang menuntaskan salah satu warisan kasus keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. (agr)