Aksi Cepat Dedi Mulyadi Perjuangkan Gaji Honorer, Ribuan Guru di Jabar Masih Menunggu Kepastian

“Tidak mungkin orang bekerja tapi tidak dibayar. Ini menyangkut kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dampak Kebijakan Pusat Jadi Sorotan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa persoalan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat setelah pelaksanaan seleksi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Dalam surat edaran tersebut, daerah tidak diperkenankan lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer. Kebijakan ini berdampak langsung pada status pembayaran tenaga honorer yang masih aktif bekerja di sekolah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebijakan tersebut perlu dikaji kembali, terutama dalam konteks kebutuhan riil di lapangan yang masih bergantung pada tenaga honorer.

Desakan Kepastian untuk Hindari Ketidakpastian Hukum

Baca Juga

Makjleb! Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sampaikan Fakta Kondisi Bekasi: Duitnya Banyak tapi Daerah Gak Rapi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan kejelasan resmi dari Kementerian PAN-RB agar pembayaran dapat segera dilakukan tanpa risiko pelanggaran aturan.

Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi konkret, mengingat kondisi ini menyangkut kesejahteraan ribuan tenaga honorer.

“Yang kami butuhkan adalah kepastian aturan. Supaya kami bisa membayar tanpa khawatir melanggar,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Respons Cepat Jadi Sorotan Publik

Langkah proaktif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini mendapat perhatian publik karena dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib tenaga honorer.

Di tengah ketidakpastian regulasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih turun langsung dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat demi mencari solusi.

Situasi ini juga menjadi pengingat pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam sektor vital seperti pendidikan.

Dengan jumlah tenaga honorer yang mencapai ribuan, persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan keberlangsungan layanan pendidikan di Jawa Barat. (nsp)