Forum Ketua PWNU Desak Muktamar PBNU Harus Digelar Paling Lambat Agustus 2026, Ancam Mosi Tidak Percaya Jika Molor

Jakarta, tvOnenews.com - Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai daerah di Indonesia kembali mendorong percepatan pelaksanaan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Mereka mendesak agar PBNU segera menggelar forum tertinggi organisasi itu paling lambat awal Agustus 2026.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh para ketua PWNU saat mendatangi kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4/2026).

Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menjelaskan kehadiran sejumlah pimpinan wilayah ini merupakan bagian dari konsolidasi untuk merespons dinamika internal organisasi.

Ia mengungkapkan adanya kekhawatiran serius karena setelah kesepakatan islah, belum terlihat kemajuan signifikan dalam mengurai kebuntuan komunikasi di tingkat elite PBNU.

Forum PWNU mengklaim telah beberapa kali melakukan pembahasan, namun tidak menemukan jalan keluar selain mendorong percepatan Muktamar.

Baca Juga

Awal Mula Penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo, Ternyata Berawal dari Warung Mi Babi

Aspirasi tersebut diterima Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, secara daring. Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menerima langsung perwakilan forum di ruang kerjanya.

Forum menilai, penundaan Muktamar akan berisiko mengganggu konsolidasi internal organisasi serta menghambat peran strategis Nahdlatul Ulama dalam konteks kebangsaan dan pelayanan umat.

Menurut Gus Rozin, terdapat tiga poin utama yang disampaikan kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai hasil Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.

“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin.

Kedua, PBNU diminta konsisten menjalankan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026.

Hal ini mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan.

Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta Muktamar, yang meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.

Sikap tersebut didukung oleh 23 ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.

Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi islam terbesar di Indonesia ini.

Forum Ketua PWNU menegaskan, percepatan Muktamar merupakan langkah penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi.