Dedi Mulyadi Minta Kepala Desa dan Aparat Dinas Pendidikan Jemput Bola, Datangi Rumah 106.196 Anak di Jawa Barat yang Putus Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepala desa dan aparat Dinas Pendidikan untuk mendatangi rumah ratusan ribu anak di Jawa Barat yang putus sekolah. 

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saat ini sebanyak 106.196 anak di Jawa Barat tercatat tidak mengenyam pendidikan formal.

Data tersebut membuat Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi di Indonesia.

Merespons data tersebut, Kang Dedi Mulyadi atau KDM meminta kepala desa dan aparat Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing untuk melakukan aksi jemput bola. 

Dedi Mulyadi memerintahkan anak-anak tersebut didata lalu didorong untuk kembali bersekolah. 

Sebab, menurut KDM, pendekatan administratif saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah anak putus sekolah. 

Baca Juga

Ribuan Anak Ikuti Kegiatan Eksplorasi Kecerdasan di Jakarta

Oleh karena itu, aksi turun langsung ke lapangan perlu dilakukan agar pemerintah benar-benar memahami hambatan yang dihadapi setiap keluarga.

"Kami akan mendata anak tidak sekolah lalu mereka akan didatangi oleh aparat terkait mulai dari kepala desa, Dinas Pendidikan hingga pengawas sekolah untuk didorong kembali bersekolah," ujarnya, Selasa (28/4/2026). 

Selain aksi jemput bola, sambung dia, pihaknya juga sedang mengkaji kesiapan infrastruktur teknologi dan pemetaan data untuk kemungkinan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai alternatif bagi siswa yang terkendala akses fisik ke sekolah.

"Ke depan akan dilakukan pemetaan dan pendataan untuk memastikan implementasi PJJ berjalan efektif," terangnya. 

Dia menegaskan anak berhenti sekolah tidak boleh karena alasan faktor ekonomi. 

"Masalah anak tidak sekolah terutama di pendidikan dasar menjadi perhatian utama kami. Solusinya adalah memastikan sekolah gratis bagi masyarakat tidak mampu baik di sekolah negeri maupun swasta," kata KDM. 

KDM pun menjamin akses pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu itu. Akses pendidikan, tegas dia, sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.

Dengan kombinasi aksi tersebut, dia yakin angka putus sekolah di Jawa Barat dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. (ant/nsi)