Harga MinyaKita Merangkak Naik, Tapi Pemerintah Klaim Tak Picu Lonjakan Harga B50

Jakarta, tvOnenews.com - Kenaikan harga minyak goreng rakyat MinyaKita menjadi sorotan karena mengalami tren naik dan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), namun pemerintah memastikan kondisi pasar masih terkendali dan tidak ada tekanan signifikan dari kebijakan energi seperti B50.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, harga MinyaKita saat ini berada di kisaran Rp15.887 per liter, naik tipis dari sebelumnya Rp15.700.

“MinyaKita hari ini kan Rp15.887, sebelumnya kan Rp15.700. Ya artinya harga bagus ya, memang naik sedikit Dari Rp15.700 ke Rp15.887 kan naik sedikit,” jelas dia, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).

Ia juga menepis kekhawatiran bahwa implementasi program biodiesel B50 akan mendorong kenaikan harga minyak goreng di pasar.

“Buktinya enggak ada masalah,” tegasnya.

Di sisi lain, tekanan terhadap harga MinyaKita sebelumnya diakui dipicu oleh terserapnya pasokan untuk program Bantuan Pangan skala besar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, distribusi bantuan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi faktor utama berkurangnya stok di pasar.

Baca Juga

Revisi Permendag Nomor 31 Digodok, Pemerintah Siap “Bersih-Bersih” Ekosistem E-Commerce

“Jadi, kemarin ada 33 juta bantuan pangan, kali 2 liter, kali 2 bulan. Nah, pakai MinyaKita. Itu tuh kesedot, sehingga di pasar agak berkurang, sehingga harga menjadi naik,” ujarnya.

Perhitungan pemerintah menunjukkan kebutuhan minyak goreng untuk program tersebut mencapai sekitar 132 juta liter, yang diambil dari pasokan yang sebelumnya beredar di pasar. Dampaknya, sejumlah daerah mencatat lonjakan harga hingga menembus Rp20.000–Rp22.000 per liter.

Sebagai respons, pemerintah mulai mengubah skema distribusi bantuan dengan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada MinyaKita. Perum Bulog kini diperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga setara, guna menjaga ketersediaan dan menekan gejolak harga.

Dengan kombinasi langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan program sosial dan stabilitas harga di pasar, meski tekanan terhadap komoditas pangan strategis masih terus berlangsung. (agr/iwh)