DPR Terima Aspirasi Buruh, KASBI Sentil soal UU Cipta Kerja hingga Sistem Upah

Selain itu, GEBRAK juga mendorong reformasi sistem pengupahan menuju upah layak nasional.

“Harapan kami pemerintah dan DPR bisa meninjau kembali dan melakukan reformasi sistem pengupahan menuju upah layak nasional,” kata Sunarno.

Isu lain yang disorot adalah praktik outsourcing yang dinilai semakin meluas.

“Pekerja tetap atau permanen itu semakin sedikit, tapi untuk outsourcing, kontrak, harian lepas, borongan itu semakin banyak,” ucapnya.

GEBRAK juga menyinggung dugaan penyempitan ruang demokrasi, termasuk adanya kriminalisasi terhadap peserta aksi.

“Ada beberapa kawan-kawan yang melakukan aksi unjuk rasa mendapatkan kriminalisasi, bahkan mungkin penangkapan dan lain sebagainya,” ujar Sunarno.(rpi/ree)

Baca Juga

DPR Desak Polri Usut Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, BPK Diminta Audit