May Day 2026 Bergeser ke DPR: GEBRAK Seret Konflik Agraria, Soroti Ketimpangan Tanah hingga Kekerasan Petani

“Kalau hanya berbasis cicilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu belum menyentuh hak dasar perumahan,” tegasnya.

Data Kekerasan Agraria Jadi Sorotan

GEBRAK juga memaparkan data kekerasan yang terjadi dalam konflik agraria selama beberapa bulan terakhir.

Sejak Desember 2025 hingga April 2026, tercatat:

• 22 petani dan masyarakat adat ditembak

• 222 orang mengalami penganiayaan

• 450 orang ditangkap saat mempertahankan tanah

Data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek keamanan dan hak asasi manusia.

Baca Juga

UU Reforma Agraria Atur Lembaga di Bawah Presiden hingga Pembatasan Penguasaan Tanah

Kritik Kinerja Pemerintah

Dalam forum tersebut, Sunarno juga menyampaikan kritik langsung terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan konflik agraria.

Ia menyebut lemahnya respons eksekutif membuat masyarakat harus menyampaikan aspirasi melalui parlemen.

“Menteri-menteri tidak berfungsi maksimal. Kalau eksekutif tidak responsif, kami hanya bisa menyampaikan ke DPR,” ujarnya.

DPR Akui Masalah Koordinasi dan Informasi

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya persoalan serius dalam koordinasi dan alur informasi, khususnya terkait penertiban kawasan hutan.

Ia menyebut, Satuan Tugas (Satgas) sering kali tidak mendapatkan informasi utuh mengenai kondisi di lapangan, termasuk keberadaan pemukiman dan aktivitas masyarakat di kawasan terdampak.

“Sering kali kami tidak mendapatkan informasi cepat, sehingga tidak mengetahui kejadian di lapangan,” kata Dasco.

DPR Siapkan Common Center dan Percepatan Respons

Sebagai langkah perbaikan, DPR berencana membentuk common center lintas komisi untuk mempercepat respons terhadap konflik agraria.

Melalui sistem ini, DPR berharap bisa melakukan mitigasi lebih cepat saat menerima laporan dari masyarakat.

Selain itu, DPR juga mengakui bahwa kinerja Panitia Khusus (Pansus) reforma agraria masih berjalan lambat karena proses sinkronisasi kebijakan.

Fokus Baru: Pendataan dan Redistribusi Aset

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun desain besar reforma agraria.

Langkah awal yang dilakukan adalah pendataan desa-desa yang berada di kawasan hutan serta wilayah yang mengalami konflik lahan.

“Kami sedang mendata desa di kawasan hutan karena masyarakat di sana kehilangan akses,” ujar Saan.