Kemendiktisaintek Berencana Tutup Prodi Keguruan, DPR Tegas Menolak: Daerah Masih Kekurangan Guru

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana penghapusan Program Studi (Prodi) Keguruan menuai penolakan di DPR. 

Komisi X menilai langkah itu tak masuk akal di tengah kekurangan guru yang masih terjadi, terutama di daerah terpencil.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menegaskan penolakan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026.

“Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan tolak penghapusan Prodi Keguruan,” tegas Esti dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).

Wacana ini sebelumnya dikaitkan dengan pandangan bahwa Prodi Keguruan dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri. Namun, DPR justru melihat kondisi di lapangan berkata sebaliknya.

Esti menilai, pemerintah perlu melihat realitas kekurangan tenaga pengajar yang masih terjadi di banyak wilayah.

Baca Juga

Soroti Status Guru Masih Ruwet, DPR Janji Setarakan Guru dengan Dokter Lewat RUU Sisdiknas

“Kami meminta agar wacana penghapusan Prodi Keguruan dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam. Karena faktanya banyak daerah terpencil masih banyak kekurangan guru,” ujarnya.

Menurutnya, Prodi Keguruan justru punya peran penting dalam menyiapkan tenaga pendidik. Menghapusnya dinilai berisiko memperparah krisis guru.

Ia menegaskan, persoalan pendidikan bukan soal relevansi industri semata, tapi juga soal pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.

“Pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memastikan bahwa Negara benar-benar hadir bagi seluruh anak bangsa. Dari tangan para guru, masa depan generasi bangsa dibentuk,” kata Esti.

DPR pun meminta pemerintah tidak gegabah mengambil kebijakan, dan lebih fokus pada penguatan kualitas serta kesejahteraan guru, bukan justru menghapus jalur pendidikannya.

Sebagai latar belakang, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebelumnya mewacanakan penutupan sejumlah program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri ke depan.

Rencana itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Ia menyebut, langkah tersebut akan segera dijalankan dengan meminta perguruan tinggi menyeleksi dan mengevaluasi prodi yang dinilai perlu ditutup.

“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.