Pupuk Dunia Langka di Tengah Krisis Geopolitik, Presiden Prabowo Justru Turunkan Harga 20% untuk Petani

Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk.

Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas regulasi distribusi pupuk yang selama ini menghambat penyaluran, memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi.

Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua ujung rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah.

Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek.

Baca Juga

Jaga Keberlanjutan Industri Pupuk, Petrokimia Gresik Perkuat Koordinasi dengan BIN Jatim

Diketahui saat ini sebagian besar petani di Thailand mulai enggan menanam akibat lonjakan harga pupuk, dan Vietnam menghadapi tekanan terhadap ekspor beras karena terganggunya pasokan dari China dan kawasan Teluk.

Krisis pupuk global juga memperlihatkan kerentanan negara-negara di kawasan. Vietnam yang memasok hampir 80% kebutuhan beras Filipina mengimpor lebih dari 480.000 ton pupuk dari China pada kuartal pertama 2026, sehingga larangan ekspor Beijing berpotensi mengganggu rantai pasoknya.

Filipina yang bergantung pada China untuk 75% kebutuhan pupuk juga tidak memiliki penyangga domestik yang kuat.

Sementara itu, Thailand memperoleh sekitar seperlima pupuknya dari China dan 32% dari kawasan Teluk yang kini terganggu, mendorong sebagian petani menunda tanam karena tingginya biaya produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia berada pada posisi lebih kokoh karena didukung diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi.

Mentan Amran juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoh di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara.

Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, memberikan bantalan yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan baik dari gangguan iklim maupun gejolak rantai pasokan global.