Fahri Hamzah Bongkar Arah Ekonomi Prabowo: Bukan Anti-Pasar, Tapi Kembalikan SDA untuk Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah menilai publik keliru memahami arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, pendekatan yang diambil pemerintah justru berpijak pada mandat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa.

Dalam forum Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertema “Negara dan Hari Buruh”, Fahri menegaskan bahwa penguasaan SDA oleh negara bukanlah bentuk anti-pasar, melainkan strategi untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil.

“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu, tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata Fahri Hamzah, di Jakarta, dikutip Senin (4/5/2026).

Ia menyebut, salah satu masalah utama dalam struktur ekonomi saat ini adalah dominasi penguasaan SDA oleh segelintir pihak yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.

“Kalau sumber daya alam itu terlalu diikuasai oleh segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.

Baca Juga

Buntut Temuan Diduga Kamar Mewah dan Miras di Lapas Cibinong, DPR Dorong Ombudsman Mengadu ke Presiden Prabowo

Fahri menggambarkan SDA sebagai instrumen percepatan akumulasi kekayaan yang sangat besar, namun berisiko menciptakan ketidakadilan jika tidak dikontrol negara.

“Sumber daya alam itu, adalah alat untuk memobilisasi kekayaan yang sangat cepat. Orang bisa menjadi triliuner tiba-riba, hanya karena punya tambang atau IUP Batubara,” jelas dia.

Menurutnya, intervensi negara dalam mengelola dan mendistribusikan hasil SDA menjadi kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berimbang, termasuk dalam pembiayaan jaminan sosial nasional.

“Oleh sebab itu, kalau negara kemudian memutuskan untuk  menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai yang dimandatkan oleh UUD, maka adalah wajar,” tuturnya.

Lebih jauh, Fahri mengungkapkan bahwa struktur pendapatan negara saat ini masih sangat bergantung pada SDA, bukan pada kekuatan sumber daya manusia (SDM), industri, atau teknologi. 

Karena itu, pemerintah tengah mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi tinggi.

“Nanti ketika negara ini sudah sangat maju teknologinya, maka dominasi pendapatan negara dari sumber daya tidak terlalu maksimal, maka bisa digeser,” ungkap dia.