Fahri Hamzah Bongkar Arah Ekonomi Prabowo: Bukan Anti-Pasar, Tapi Kembalikan SDA untuk Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah menilai publik keliru memahami arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, pendekatan yang diambil pemerintah justru berpijak pada mandat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa.

Dalam forum Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertema “Negara dan Hari Buruh”, Fahri menegaskan bahwa penguasaan SDA oleh negara bukanlah bentuk anti-pasar, melainkan strategi untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil.

“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu, tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata Fahri Hamzah, di Jakarta, dikutip Senin (4/5/2026).

Ia menyebut, salah satu masalah utama dalam struktur ekonomi saat ini adalah dominasi penguasaan SDA oleh segelintir pihak yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.

“Kalau sumber daya alam itu terlalu diikuasai oleh segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.

Baca Juga

Buntut Temuan Diduga Kamar Mewah dan Miras di Lapas Cibinong, DPR Dorong Ombudsman Mengadu ke Presiden Prabowo

Fahri menggambarkan SDA sebagai instrumen percepatan akumulasi kekayaan yang sangat besar, namun berisiko menciptakan ketidakadilan jika tidak dikontrol negara.

“Sumber daya alam itu, adalah alat untuk memobilisasi kekayaan yang sangat cepat. Orang bisa menjadi triliuner tiba-riba, hanya karena punya tambang atau IUP Batubara,” jelas dia.

Menurutnya, intervensi negara dalam mengelola dan mendistribusikan hasil SDA menjadi kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berimbang, termasuk dalam pembiayaan jaminan sosial nasional.

“Oleh sebab itu, kalau negara kemudian memutuskan untuk  menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai yang dimandatkan oleh UUD, maka adalah wajar,” tuturnya.

Lebih jauh, Fahri mengungkapkan bahwa struktur pendapatan negara saat ini masih sangat bergantung pada SDA, bukan pada kekuatan sumber daya manusia (SDM), industri, atau teknologi. 

Karena itu, pemerintah tengah mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi tinggi.

“Nanti ketika negara ini sudah sangat maju teknologinya, maka dominasi pendapatan negara dari sumber daya tidak terlalu maksimal, maka bisa digeser,” ungkap dia.

Ia menambahkan, pengelolaan SDA saat ini juga diarahkan untuk membiayai pembangunan SDM unggul, yang nantinya akan menjadi fondasi ekonomi masa depan.

“Tetapi kalau sudah merupakan kemajuan, secara sumber daya manusianya, bisa memproduksi teknologi yang tinggi, maka porsi-porsi kebebasan dalam menyelenggarakan ekonomi dapat disesuaikan  dari kesibukan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Fahri juga menyoroti upaya pemerintah menyatukan berbagai program jaminan sosial yang selama ini tersebar dalam banyak skema. Menurutnya, integrasi sistem akan meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memperluas jangkauan perlindungan.

“Presiden sudah sangat baik dengan mengajak dengan mendisiplinkan kita dengan dikeluarkan Inpres DTSEN , tanggal 4 Februari 2025 lalu. Dan di DPR sekarang diselenggarakan pembahasan Undang-Undang Satu Data,” lugasnya.

Dengan sistem data terpadu, distribusi bantuan sosial dinilai akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan ketimpangan yang masih lebar di masyarakat.

“Keadilan sosial seperti dalam sila ke-5 Pancasila sesuatu yang dinanti-nanti. UUD 1945 dan batang tubuhnya, sangat jelas sekali. Melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan sekaligus janji negara kepada rakyatnya,” ungkap Fahri.

Di sisi lain, Fahri menekankan bahwa strategi besar pemerintah juga mencakup percepatan industrialisasi dan hilirisasi lintas sektor, dari tambang hingga pangan, guna menciptakan lapangan kerja dan memperluas kelas menengah.

“Kemajuan ini nanti pada akhirnya akan mempekerjakan lebih banyak masyarakat Indonesia dan menciptakan kelas menengah yang besar. Hal-hal ini yang sedang kita lakukan,” tegasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menutup kebocoran pengelolaan SDA dan memberantas korupsi.

“Ini dua hal yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, sehingga akan menghasilkan uang. Dan uang ini yang akan didistribusikan untuk mengakhiri gap di masyarakat,” katanya.

Fahri optimistis, dengan pendekatan sistematis dan berbasis konstitusi, Indonesia berada di jalur menuju negara kuat dengan pemerataan ekonomi yang lebih luas.

“Saya ingin meyakinkan masyarakat Indonesia, bahwa kita sedang berada pada jalur formasi penyelenggaraan Indonesia sebagai negara kuat. Mewujudkan impi dan cita-cita kita yang terpatri dalam Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya. (agr/muu)