Bima Arya Tegaskan Tantangan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tapi Lemah Implementasi di Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai tantangan utama dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong pembangunan inklusif di daerah kini tidak lagi pada aspek regulasi atau komitmen kebijakan.

Menurutnya, hambatan terbesar justru terletak pada pelaksanaan atau implementasi di lapangan serta penguatan tata kelola pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai kerangka kebijakan, regulasi, dan komitmen internasional yang kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk target net zero emission (NZE).

Namun, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara efektif hingga tingkat daerah.

“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita dan pemerintah daerah itu kuncinya," ucap Bima saat menyampaikan keynote speech dalam Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di Grand Mercure Kemayoran, Rabu (6/5/2026).

Bima menambahkan, meskipun sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perbaikan, masih terdapat kesenjangan antara data dan kondisi nyata di lapangan. 

Baca Juga

Diterjang Ancaman El Nino, 7.000 Petani Jagung Klaim Panen Naik 15 Persen

Ia menilai hal ini dipicu oleh lemahnya integrasi data, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta kurangnya perhatian terhadap kelompok rentan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

“Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, dokumen-dokumen, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” katanya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh diposisikan sebagai program tambahan.

Menurutnya, pendekatan tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan agar seluruh kelompok masyarakat mendapat akses dan manfaat pembangunan secara setara.

“Ini adalah soal siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Bima juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem tata kelola di daerah untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan inklusif.

Ia menilai sejumlah daerah telah menunjukkan praktik baik melalui pendekatan terintegrasi, berbasis komunitas, serta penguatan kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak.

Ia mencontohkan Yogyakarta yang dinilai unggul dalam integrasi perencanaan dan penguatan kelembagaan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Selain itu, Semarang disebut berhasil menerapkan pendekatan berbasis komunitas, sementara Surabaya dinilai mampu membangun layanan sosial yang terintegrasi. Praktik serupa juga terlihat di Makassar melalui pendekatan berbasis komunitas di tingkat lingkungan.

“Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang bisa diduplikasi dan bisa dipelajari. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira poin utamanya adalah yang penting itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” tandasnya.

Ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat kapasitas kelembagaan, integrasi data, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat secara bermakna.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim global. (rpi)