DPR Soal Pemerintah Rangkul Homeless Media: Terlalu Besar untuk Diabaikan
- Instagram @junicosiahaan
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Junico Siahaan, angkat bicara ihwal fenomena homeless media yang tengah ramai diperbincangkan.
Ia menilai keberadaan media alternatif di luar arus utama sudah menjadi fenomena besar yang tidak bisa lagi diabaikan pemerintah.
Menurut Nico, pendekatan terhadap homeless media seharusnya bukan dengan memusuhi atau membatasi, melainkan dirangkul dan diajak masuk ke sistem yang lebih tertib.
“Ini kan seperti fenomena ojek online. Dulu ojek online baru 10, 100, 500 driver dianggap usaha baru. Tapi begitu jadi satu juta driver, ini kan fenomena yang harus dirangkul,” kata Nico saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).
Ia menyebut kondisi homeless media saat ini mirip dengan awal kemunculan ojek online yang sempat dianggap liar karena belum memiliki aturan jelas.
Namun, karena jumlahnya semakin besar dan pengaruhnya semakin luas, menurut Nico, pemerintah mau tidak mau harus mencari cara untuk mengatur fenomena tersebut.
“Nah, inilah kira-kira fenomena yang mirip. Tetapi kan fenomenanya sudah terjadi. Pemerintah punya isu bagaimana fenomena yang misalnya dikatakan positif ini mau diapakan? Mau dirangkul atau dimusnahkan sama sekali?” ujarnya.
Menurut Nico, homeless media awalnya hanya bergerak di lingkup lokal dan dianggap sebelah mata. Namun perkembangan media digital membuat keberadaan mereka semakin besar dan memiliki audiens sendiri.
“Homeless media kan tadinya siapa yang melirik? Ya cuma berita seputar Bintaro, berita seputar Kelapa Gading. Cuma ini lama-lama terus berevolusi sehingga akhirnya homeless media itu punya gaya yang cukup berbeda dengan gaya penulisan atau jurnalis pada umumnya,” katanya.
Meski mengakui masih ada hal yang perlu dibenahi, Nico menilai pendekatan terbaik bukan dengan membatasi, melainkan mengajak mereka masuk dalam sistem yang lebih tertib.
“Tapi di sisi lain bahwa homeless media itu perlu dirangkul dan kemudian diajak ketemu, dan kemudian didengarkan aspirasinya. Supaya tertib, mari kita tertibkan dengan aturan-aturan, apakah dengan penerapan etika jurnalisme dan lain sebagainya,” ucapnya.
Karena itu, ia menilai langkah Badan Komunikasi Pemerintah membuka komunikasi dengan homeless media tidak menjadi persoalan.
“Jadi kalau menurut saya sih apa yang dilakukan oleh Kabakom menurut saya fine-fine saja ya. Ini kan ada fenomena yang sudah cukup besar,” lanjutnya.
Nico juga menepis anggapan bahwa media konvensional diabaikan pemerintah. Menurutnya, media arus utama justru sudah lebih dulu mendapat ruang komunikasi dengan pemerintah.
“Kan sudah dirangkul sama bosnya. Kan sudah dipanggil waktu itu, disatumejakan, didengar, dan kemudian diajak berdiskusi dengan baik,” katanya.
Ia bahkan menyinggung mulai munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap sebagian media arus utama. Menurutnya, ada masyarakat yang kini justru lebih percaya kepada homeless media dibanding media besar.
“Mereka sudah sangat berjejaring dan lama-lama bahkan ada yang mohon maaf ya, lebih percaya dengan homeless media daripada dengan media-media yang sepertinya terpercaya tapi ternyata berita-beritanya malah banyak yang tidak bisa dibuktikan atau tidak mempunyai etika jurnalistik juga,” tandasnya. (rpi/iwh)
Load more