Gus Ipul Datangi KPK, Minta Saran Hingga Kritik Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kemensos

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial, Saifulla Yusuf atau Gus Ipul mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Gus Ipul mengatakan, kedatangannya tersebut untuk berkonsultasi sekaligus menyampaikan perkembangan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

"Silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembagan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," kata Gus Ipul saat tiba di gedung KPK.

Selain menyampaikan perkembangan sambung Gus Ipul, kedatangannya untuk meminta masukan dan juga kritik. Pasalnya, pengadaan yang akan dilakukan Kemensos akan berlangsung tahun 2026.

"Kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujarnya.

Oleh karena itu, dengan audiensi dengan KPK ini berharap ada pengawasan yang ketat agar program strategis pemerintah dapat berjalan lancar tanpa adanya korupsi.

Baca Juga

Ada Dua TNI Aktif yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi BNPB, Ini Kata KPK

"Kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK, atau BPKP, dan juga lembaga-lembaga non pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadan barang di lingkungan Kemensos," tandasnya.

Sebelumnya, KPK ingatkan Kemensos soal kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat.

Titik krusial yang menjadi kerawanan tersebut khususnya pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ).

"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (5/5/2026).

Budi menjelaskan, bahwa berdasarkan data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan.

Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori “waspada".

"Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94" jelas Budi.