Dukcapil Percepat Digitalisasi Adminduk, Teguh Setyabudi Tekankan Layanan Harus Jemput Bola

Depok, tvOnenews.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri kembali memperkuat transformasi digital administrasi kependudukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan bagi aparat Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan nasional tersebut digelar di Depok pada Rabu (6/5/2026) dan diikuti sekitar 100 peserta secara hybrid dari berbagai daerah di Indonesia.

Fokus utama kegiatan ini adalah mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan atau adminduk sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia Dukcapil di daerah.

Teguh Setyabudi Tekankan Layanan Dukcapil Harus Inklusif

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh hanya berpusat di kantor pelayanan.

Menurutnya, aparatur Dukcapil harus aktif hadir di tengah masyarakat untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan adminduk secara merata.

Baca Juga

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

“Setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas,” ujar Teguh dalam arahannya.

Ia menegaskan petugas Dukcapil harus mampu menjangkau masyarakat di berbagai lokasi, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga lembaga pemasyarakatan.

Langkah tersebut dinilai penting agar layanan adminduk menjadi lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat.

Digitalisasi Adminduk Jadi Prioritas Nasional

Dalam kesempatan itu, Teguh juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi administrasi kependudukan di Indonesia.

Menurutnya, Ditjen Dukcapil kini fokus menghadirkan layanan yang lebih cepat, sederhana, dan berbasis digital untuk mendukung transformasi pelayanan publik nasional.

Salah satu agenda prioritas yang terus didorong adalah percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Aktivasi IKD harus terus dipercepat, dengan tetap menjaga keamanan data sesuai standar internasional,” tegasnya.

IKD menjadi salah satu program utama pemerintah dalam mendukung layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang lebih efisien dan aman.

Dukcapil Sebut Transformasi Digital Bukan Lagi Pilihan

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar, mengatakan digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola administrasi kependudukan.

Menurut dia, data kependudukan yang akurat dan aman akan menjadi fondasi penting bagi integrasi layanan publik di berbagai sektor.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan,” ujar Nuh.

Ia menambahkan melalui bimtek nasional ini, Ditjen Dukcapil ingin memastikan aparatur Dukcapil daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam mendukung transformasi digital nasional.

Nuh menjelaskan peserta kegiatan berasal dari Dinas Dukcapil provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Selain peserta daerah, Ditjen Dukcapil juga melibatkan profesional internal untuk memperkuat kualitas pengembangan SDM.

“Fokus utama kegiatan adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan,” jelasnya.

Aparatur Dibekali Sistem Elektronik dan Keamanan Siber

Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi strategis terkait tata kelola sistem elektronik dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain itu, peserta juga dibekali pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan adminduk di tingkat pusat maupun daerah.

Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut hadir memberikan materi mengenai mitigasi risiko keamanan teknologi informasi serta penguatan sistem keamanan digital.

Materi tersebut dinilai penting mengingat digitalisasi administrasi kependudukan berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi masyarakat.

Dukcapil Beri Penghargaan Daerah Capai 100 Persen Perekaman KTP-el

Sebagai bagian dari apresiasi terhadap kinerja daerah, Ditjen Dukcapil juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah wilayah yang berhasil mencapai 100 persen perekaman KTP elektronik atau KTP-el.

Daerah penerima penghargaan meliputi:

• Sudin Dukcapil Jakarta Timur

• Sudin Dukcapil Jakarta Barat

• Sudin Dukcapil Jakarta Utara

• Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu

• Sudin Dukcapil Jakarta Selatan

• Sudin Dukcapil Jakarta Pusat

• Disdukcapil Kabupaten Bangkalan

Selain penghargaan, Ditjen Dukcapil juga menyerahkan satu unit perangkat Starlink guna mendukung konektivitas layanan adminduk di daerah.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat peran strategis Dukcapil untuk mendukung transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. (nsp)