Usai Ratas di Istana, Bahlil Lapor ke Prabowo Stok BBM-LPG Indonesia Dipastikan Aman

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, ketahanan energi nasional masih dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian geopolitik global dan gejolak harga energi dunia.

Kepastian itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/5/2026).

Bahlil mengatakan cadangan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga crude oil nasional saat ini berada di atas batas minimum ketahanan energi nasional. Pemerintah pun memastikan belum ada ancaman gangguan pasokan di dalam negeri.

“Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah nggak ada masalah,” kata Bahlil usai rapat terbatas.

Di tengah meningkatnya tensi konflik Timur Tengah yang berdampak pada pasar energi global, laporan tersebut menjadi sinyal penting bahwa pemerintah sedang menjaga stabilitas pasokan energi agar tidak memicu gejolak di dalam negeri.

Tak hanya membahas energi, Bahlil juga melaporkan langkah pemerintah dalam menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini dinilai bermasalah. Fokus evaluasi diarahkan pada izin tambang di kawasan hutan dan perusahaan pemegang IUP yang tidak menjalankan aktivitas produksi meski seluruh izin telah dikantongi.

Baca Juga

Surplus Listrik Nasional Harus Dimanfaatkan, Daulat Energi Dorong Percepatan Program Kompor Listrik Induksi

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo telah memberi instruksi evaluasi sejak beberapa bulan terakhir untuk memastikan izin tambang tidak sekadar menjadi alat spekulasi lahan atau ditelantarkan tanpa aktivitas nyata.

“Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan,” ujarnya.

Pemerintah kini mulai memetakan perkembangan evaluasi tersebut sebagai bagian dari penataan tata kelola sektor tambang nasional yang lebih ketat dan produktif.

“Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” tutur Bahlil. (agr/aag)