Raup Pendapatan Rp100 Juta Per Hari, Parkir Ilegal di Blok M Square Resmi Disegel Pansus DPRD DKI Jakarta

tvOnenews.com - Area parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akhirnya resmi disegel oleh Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta.

Langkah tersebut dilakukan karena pengelolaan parkir di kawasan itu dinilai merugikan masyarakat sekaligus berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kawasan Blok M diketahui menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat yang hampir selalu ramai setiap hari. 

Dari kondisi tersebut, operator parkir di area itu diperkirakan mampu meraup pendapatan hingga Rp100 juta per hari.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengatakan retribusi yang disetorkan kepada pemerintah diduga tidak sesuai dengan omzet sebenarnya yang diperoleh operator parkir.

Menurut Jupiter, selama tiga tahun terakhir operator parkir diduga melakukan pungutan yang tidak sesuai aturan terhadap pengunjung. 

Baca Juga

LLDikti Wilayah III dan X Lepas Ratusan Mahasiswa Program KKN di Sumbar

Ia juga menilai laporan keuangan yang diberikan kepada pemerintah tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Sumber :

• Antara

Bahkan, DPRD memperkirakan potensi kerugian negara akibat pengelolaan parkir tersebut mencapai sekitar Rp50 miliar selama 15 tahun terakhir saat area parkir dikelola oleh operator Best Parking.

Sebagai tindak lanjut, Pansus Tata Kelola Perparkiran bersama Unit Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penyegelan di lokasi parkir tersebut pada Senin, 11 Mei 2026.

“Penyegelan dilakukan untuk melindungi kerugian potensi pendapatan asli daerah,” kata Jupiter, dilansir dari Antara News.

Ia menegaskan bahwa langkah penyegelan bukan hanya dilakukan di Blok M Square, tetapi juga akan berlanjut ke sejumlah titik lain di Jakarta yang diduga memiliki persoalan serupa.

Menurut Jupiter, tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap tata kelola parkir di ibu kota agar lebih tertib dan transparan.

“Kami melindungi hak-hak masyarakat,” ujarnya saat berada di lokasi penyegelan.

Sumber :

• Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com