Ramai Diprotes, MPR Sebut Polemik Lomba Cerdas Cermat Jadi Latihan Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com — Ketua Ahmad Muzani menilai polemik dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR tingkat Kalimantan Barat justru menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi pelajar.

Pernyataan itu disampaikan Muzani usai lomba tersebut ramai disoroti masyarakat dan menuai protes dari peserta maupun netizen.

Di tengah kritik yang muncul, MPR memutuskan final lomba di Kalbar diulang dengan juri independen.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, keberanian peserta menyampaikan keberatan justru menjadi contoh praktik demokrasi yang sehat.

“Kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ujarnya.

Baca Juga

Rekam Jejak dan Harta Kekayaan Dyastasita Widya Budi, Juri LCC MPR yang Viral

Muzani mengakui ada kekurangan, keterbatasan, hingga kekhilafan dalam pelaksanaan final LCC 4 Pilar di Kalbar. Karena itu, pimpinan MPR mengambil sejumlah keputusan evaluasi.

Salah satunya, final lomba dipastikan akan digelar ulang dalam waktu dekat.

“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” tegasnya.

Tak hanya itu, MPR juga mengganti mekanisme penjurian dengan melibatkan juri independen dan pengawasan langsung pimpinan MPR.

“Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir,” kata Muzani.

Di sisi lain, Muzani menegaskan LCC 4 Pilar tetap dianggap penting sebagai sarana penanaman nilai kebangsaan kepada generasi muda, terutama terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia menyebut lomba yang digelar sejak 2009 itu menjadi salah satu metode sosialisasi yang dinilai efektif untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa agar memahami konstitusi dan nilai dasar negara. (rpi/nsp)