Masyarakat Tagih Permohonan Maaf Pribadi Juri Lomba Cerdas Cermat Kalbar, Begini Jawaban Setjen MPR

Jakarta, tvOnenews.com - Persoalan sanksi bagi dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat dipastikan belum berakhir. 

Setelah resmi dinonaktifkan dari seluruh rangkaian lomba tahun ini, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI kini tengah mengkaji hukuman administratif tambahan bagi oknum juri yang terlibat dalam skandal penilaian tersebut.

Langkah ini diambil menyusul protes keras publik setelah video kesalahan penilaian dalam sesi rebutan di babak final viral di media sosial. Karena juri yang bersangkutan merupakan pegawai internal, proses peninjauan sanksi kini harus melibatkan aturan kepegawaian negara.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mendalami keterkaitan insiden ini dengan regulasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya, ada prosesnya. Nah, itu dalam tahap,” ujar Siti dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Rabu (13/5).

Ia menambahkan bahwa proses ini memerlukan koordinasi lebih lanjut. 

Baca Juga

Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat Kalbar Enggan Berikan Permohonan Maaf Secara Terbuka, Ketua MPR Turun Tangan

“Karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN?” ucapnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan langkah pembersihan nama baik kompetisi, Setjen MPR memastikan tidak akan lagi menggunakan juri internal dalam babak final ulang tingkat Provinsi Kalbar yang dijadwalkan digelar pada bulan Mei ini. 

MPR memilih untuk menggandeng pihak luar demi menjamin objektivitas.

“Dinas, akademisi itu yang akan kita ambil,” tutur Siti menjelaskan sosok juri baru yang akan bertugas nanti.

Di sisi lain, Siti juga merespons tuntutan warganet yang mendesak agar dewan juri yang bersangkutan secara pribadi meminta maaf kepada peserta dan publik. 

Menanggapi hal tersebut, Siti menilai permohonan maaf tertulis yang telah dikeluarkan oleh lembaga sudah dianggap cukup mewakili.

“Itu sudah mewakili dari satu kegiatan. Artinya, bukan personal lagi, tapi itu adalah kelembagaan, kesekretariatan, yang langsung meminta maaf,” tegasnya.

Polemik ini bermula saat babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau pada Sabtu (9/5) lalu diwarnai insiden salah skor.