KDM Akan Hapus Pajak Kendaraan Bermotor Ganti Jalan Berbayar, Bukan Tanpa Sebab Ternyata Alasan Utamanya..

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan jalan berbayar layaknya tol.

Usulan itu Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan sebagai solusi berkeadilan penggunaan jalan, karena belum diterapkannya pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik. 

Menurut KDM, kondisi itu memunculkan persoalan keadilan karena kendaraan listrik tetap menggunakan jalan dan berkontribusi terhadap penyusutan usia infrastruktur, namun belum ikut menanggung beban fiskal melalui pajak kendaraan.

Meski demikian, KDM menegaskan ide tersebut masih berupa konsep awal dan belum menjadi keputusan pemerintah. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji kelayakan regulasi, aspek teknis, hingga dampak sosial-ekonomi.

"Misalnya begini, kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan, mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih. Tetapi juga ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar," kata Dedi Mulyadi usai rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, pada Senin (11/5/2026) lalu.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Sambut Baik FIFA ASEAN Cup 2026 diselenggarakan di Jawa Barat: Bisa Berefek ke Ekonomi

Bila selama ini pendanaan bergantung pada pajak kendaraan bermotor, ke depan konsep yang ditawarkan KDM mengarah pada prinsip user pays, yakni siapa yang menggunakan jalan, dialah yang membayar.

Menurutnya, skema tersebut dinilai lebih adil dibanding mekanisme pajak kendaraan saat ini. Sebab, tidak semua pemilik kendaraan menggunakan jalan provinsi dengan intensitas yang sama.

"Itu kan lebih berkeadilan, dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak, tapi tidak pernah jalan," ucapnya.

KDM memastikan, wacana jalan provinsi berbayar tidak akan diterapkan secara tergesa-gesa. Pemprov Jabar, akan melibatkan kalangan akademisi dan pakar transportasi untuk menguji efektivitas serta kelayakan penerapan kebijakan tersebut.

Kajian itu nantinya dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan bersama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, termasuk mengukur dampaknya terhadap mobilitas masyarakat dan sektor ekonomi.

"Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi. Kemudian dengan para akademisi. Nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat," katanya.