KDM Akan Hapus Pajak Kendaraan Bermotor Ganti Jalan Berbayar, Bukan Tanpa Sebab Ternyata Alasan Utamanya..

Sisi lain, KDM menyadari bahwa penerapan pungutan jalan tidak bisa dilepaskan dari kualitas layanan infrastruktur. 

Sebab itu, ia menegaskan jalan provinsi di Jawa Barat harus memenuhi standar tinggi sebelum masyarakat dibebankan biaya penggunaan.

Bahkan, KDM menyebut kualitas jalan provinsi harus mendekati standar jalan tol agar masyarakat merasa layak membayar.

"Kan baru mulai kajian, kan biar pada cerdas gitu loh. Tetapi dengan perhitungan, seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol," tuturnya.

Menariknya, KDM mengisyaratkan pola pembayaran jalan provinsi tidak akan menggunakan metode konvensional seperti tap kartu elektronik di gerbang tol. 

Sistem yang disiapkan disebut berbasis digital dan terintegrasi teknologi modern. Konsep ini membuka kemungkinan penggunaan teknologi berbasis sensor, pelacakan digital, atau sistem pembayaran otomatis tanpa henti (multi lane free flow/MLFF) yang saat ini mulai diterapkan di sejumlah negara.

Baca Juga

Razia Pajak Kendaraan di Kota Blitar, Pengendara Tertib dapat Voucher BBM dan Kopi Gratis

"Nanti kan ada sistemnya itu. Digital, nggak usah lagi kayak tol ditempel begitu, ada. Bisa, nanti kan bisa. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada," tandasnya. (cep/muu)