Gebrakan Baru Dedi Mulyadi: Usul 70 Persen Pajak Tambang Balik ke Kantong Desa

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kini tengah menggodok kebijakan berani untuk mengembalikan mayoritas pendapatan pajak tambang langsung ke tingkat desa.

Dalam pernyataannya saat mengunjungi Situs Batutulis, Kota Bogor, pada Kamis (14/5) lalu, pria yang akrab disapa KDM ini mengusulkan agar 70 persen dari pajak aktivitas pertambangan diberikan kepada desa tempat tambang itu beroperasi. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini menjadi pihak paling terdampak secara langsung.

“Rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” tegas Dedi saat diwawancarai.

Menurut Dedi, keadilan bagi warga lokal adalah prioritas utama. Selama ini, daerah penghasil tambang dinilai belum mendapatkan kompensasi yang setimpal. 

Masyarakat lokal justru lebih sering berhadapan dengan masalah lingkungan yang rusak serta gangguan mobilitas akibat lalu lalang kendaraan berat pengangkut tambang.

Baca Juga

Direspon KDM, Ini Kronologi Wanita Surabaya Terjerat Love Scamming Rp2,1 M oleh Warga Cirebon yang Ngaku Pegawai UNICEF

Namun, visi Dedi tidak hanya berhenti pada pembagian pajak. Ia menekankan bahwa pembangunan di wilayah tambang bukan sekadar urusan infrastruktur jalan, melainkan juga soal jaminan hidup masyarakat di masa depan. 

Pemprov Jawa Barat saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait sisa masa operasi tambang di wilayah Bogor dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Dedi berharap, ketika cadangan tambang suatu saat habis, masyarakat sekitar sudah memiliki kemandirian ekonomi dari sumber penghidupan yang baru.

“Setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” tambah Dedi.

Sejalan dengan rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah meninjau ulang rencana pembangunan jalan khusus angkutan tambang di Bogor.

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan infrastruktur tersebut benar-benar sinkron dengan kajian lingkungan serta arah baru tata kelola pertambangan yang lebih memihak pada kepentingan rakyat kecil. (ant/dpi)