Pernyataan Dody Hanggodo soal Sekolah Rakyat Bikin Heboh, Menteri PU Itu Sampai Copot Pejabat Internal

Ia pun mengakui telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan beberapa pihak yang dianggap bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.

Kontrak Pembangunan Disebut Melewati Tahun Ajaran Baru

Dalam keterangannya, Dody juga mengungkap fakta lain yang membuatnya kecewa.

Ia menemukan adanya kontrak pembangunan Sekolah Rakyat yang justru memiliki target penyelesaian melewati jadwal masuk tahun ajaran baru.

Padahal, Presiden Prabowo meminta Sekolah Rakyat sudah siap digunakan mulai Juni 2026.

“Adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” ungkapnya.

Baca Juga

Hakim Agung MA Angkat Bicara soal Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN, Ingatkan 3 Rambu Hukum

Kondisi tersebut membuat Kementerian PU melakukan perombakan besar-besaran di internal organisasi.

Sejumlah Pejabat Diganti Demi Percepatan Proyek

Dody mengatakan perombakan dilakukan mulai dari level pejabat Eselon I hingga Kepala Balai guna mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Meski demikian, ia tetap optimistis sebagian besar proyek dapat selesai sesuai target.

Dari total 93 Sekolah Rakyat yang dibangun, Dody menargetkan sekitar 88 sekolah dapat rampung pada Juni 2026.

Namun, masih terdapat sejumlah lokasi dengan progres pembangunan terendah, di antaranya berada di:

• Singkawang

• Cilacap

• Dharmasraya

• Lombok Utara

• Brebes

Pemerintah kini terus mendorong percepatan pembangunan agar program Sekolah Rakyat dapat segera digunakan sesuai target tahun ajaran baru mendatang. (nsp)