Tak Terima Harga Beras dan Minyak Melonjak, Sherly Tjoanda Langsung Ngamuk dan Lakukan Hal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda terlihat tak terima soal harga bahan pokok yang melonjak tinggi di Pasar Rakyat Galala Sofifi.

Saat melakukan kunjungan ke pasar pada Maret lalu, Sherly sempat mengobrol dengan para pedagang sambil mengecek harga bahan pokok seperti beras hingga minyak.

Saat menanyakan harga Minyak Kita, salah satu pedagang menjawab menjual minyak goreng subsidi tersebut seharga Rp20 ribu per liter yang membuat Sherly kaget.

“Sekarang bagaimana caranya semua yang ada di pasar itu HET-nya Rp15.700 untuk Minyak Kita,” jata Sherly, dalam video di akun TikTok pribadinya.

Tak hanya minyak goreng, ia juga menemukan harga beras SPHP yang dijual lebih mahal yaitu Rp73 ribu yang seharusnya hanya Rp67 ribu.

Mengetahui hal tetsebut, Sherly pun lantas meminta agar Bulog turun langsung ke pasar dan menyalurkan Minyak Kita serta beras SPHP tanpa perantara.

Baca Juga

Gandeng TNI, Sinergi BULOG Salurkan Bantuan Beras Bagi 33,2 Juta Penerima

“Gak boleh dari pedagang sekarang, langsung dari Bulog ke penjual ya,” ujarnya.

Sherly pun lantas langsung mendatangi Gudang Bulog Ternate untuk memastikan ketersediaan stok pangan yang saat itu menjelang Lebaran. Ia pun meminta distribusi Minyak Kita segera dirapikan mulai minggu depan.

Sherly menyebut bahwa Maluku Utara saat ini termasuk daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia Timur, terutama dipicu kenaikan harga beras dan minyak goreng.

Karena itu, ia meminta distribusi Minyak Kita ke 10 kabupaten/kota dilakukan lebih merata dan proporsional agar harga di pasaran segera turun.

Sherly juga meminta Bank Indonesia ikut membantu proses penyaluran menjelang Lebaran.

“Pokoknya semua pedagang harus jual Minyak Kita Rp15.700,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Bulog memastikan stok masih tersedia. Namun Sherly meminta data kebutuhan di seluruh wilayah segera dihitung ulang.

Ia mengungkapkan kebutuhan Minyak Kita di Maluku Utara mencapai sekitar 1.000 ton atau satu juta liter per bulan.

Sementara stok yang tersedia saat ini dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran.

Karena itu, Sherly berencana mengirim surat permintaan tambahan kuota ke pemerintah pusat apabila stok nasional memungkinkan untuk ditambah.

Selain Minyak Kita dan beras SPHP, Sherly juga menyoroti distribusi beras premium yang dinilai masih belum merata di sejumlah daerah. 

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda belakangan ini menjadi sorotan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Sherly Tjoanda dalam acara tersebut sempat menyampaikan pesan menohok di hadapan para pejabat Kementerian/Lembaga serta 10 Kepala Daerah.

Ia menyinggung soal kemiskinan yang dialami oleh para petani dan nelayan yang terjadi saat ini. Menurut Sherly hal itu adalah karena mandeknya konektivitas infrastruktur selama puluhan tahun.

Sherly bahkan langsung menyoroti ironi besar yang terjadi di Maluku Utara. Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, Sherly menyebut justru manfaatnya belum dirasakan nyata oleh 80 persen warga yang menggantungkan hidup dari hasil bumi dan laut.

"Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, 'Di mana uangnya?' Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas," kata Sherly Tjoanda.

Soal adanya 1.900 kilometer jalan dengan kondisi rusak berat, Pemprov Malut memilih memprioritaskan fungsi jalan dengan menerapkan pengaspalan model Lapen (Lapisan Penetrasi) ketimbang model Hotmix yang menelan biaya selangit.

Secara kalkulasi anggaran, dana sebesar Rp8 miliar hanya mampu membangun 1 km jalan Hotmix. Namun dengan nominal yang sama, pemerintah bisa mengaspal hingga 4 km jalan Lapen.

Target utamanya adalah membuka isolasi desa-desa terpencil agar hasil komoditas warga bisa langsung tersambung ke pusat pasar ekonomi.

Tak hanya itu, Pemprov Malut mencetak sejarah baru dengan menerapkan skema "Kontrak Payung" pertama di Indonesia untuk proyek infrastruktur. Langkah ini terbukti sukses menghemat biaya anggaran daerah hingga mencapai 30 persen.

Tak hanya persoalan jalan saja, sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian Gubermur Sherly. Evaluasi kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada tahun 2025 terbukti sukses membawa 10 ribu anak kembali mengenyam bangku sekolah.

Melanjutkan tren positif tersebut, Pemprov Malut siap meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh pada tahun 2026 ini untuk menjangkau wilayah pelosok dan kepulauan seperti Morotai, Halmahera Utara (Halut), dan Halmahera Timur (Haltim).

"Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan," ujarnya.(asl/tsy)