Sinergi Kementerian PKP dan ATR/BPN: Lahan Luas Siap Disulap Jadi Rusun dan Kota Satelit

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai memetakan pemanfaatan lahan yang diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut diprioritaskan bagi pembangunan rumah susun (rusun) dan pengembangan kota satelit guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menjelaskan bahwa pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu fokus utama pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. 

Saat ini, pihaknya tengah melakukan validasi lapangan terhadap ratusan titik lokasi yang telah disiapkan.

"Nanti kita utamakan untuk rumah susun (rusun) dan juga kota satelit," kata Ara di Jakarta, Kamis (28/5). 

"Kita sekarang sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid," tambahnya merujuk pada 188 lokasi yang masuk dalam daftar pantauan.

Baca Juga

Bentuk Transparansi, KPK Geledah Sejumlah Ruangan di Kementerian ATR/BPN

Dukungan dari sisi penyediaan lahan skala besar diperkuat oleh Kementerian ATR/BPN guna menyokong Program Strategis Nasional (PSN). 

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi lahan potensial yang tersebar di berbagai pulau besar, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat indikasi lahan di seluruh Indonesia dengan luas mencapai lebih dari 129.000 hektare. Namun, proses pemilahan terus dilakukan untuk menentukan lahan mana yang paling siap untuk segera dibangun.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," jelas Menteri Nusron.

Rencananya, untuk kawasan perkotaan yang padat, pemerintah akan lebih menonjolkan pembangunan hunian vertikal yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Sementara itu, lahan dengan hamparan yang lebih luas akan dialokasikan untuk pembangunan kota-kota satelit baru.

Menteri Ara menegaskan bahwa kunci utama dari realisasi program ambisius pembangunan hunian nasional adalah ketersediaan tanah yang memadai dan tepat sasaran.

"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujar Ara. (ant/dpi)