Bukan Hapus Threshold, Doktor Rani Purwanti Sebut Cara Baru Agar Suara Pemilih Tak Hilang

Melalui rekonstruksi tersebut, ia berharap jumlah wasted vote dapat ditekan tanpa menghilangkan fungsi parliamentary threshold sebagai instrumen penguatan sistem presidensial dan efektivitas parlemen.

Selain itu, formulasi baru tersebut dinilai berpotensi memperkuat ketahanan konstitusional Undang-Undang Pemilu terhadap gugatan judicial review karena menawarkan solusi yang lebih inklusif terhadap persoalan yang selama ini berulang dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebagai rekomendasi, Rani meminta legislator dan pemerintah tidak menghapus parliamentary threshold, melainkan menyempurnakannya melalui pengaturan mekanisme koalisi antarpartai politik dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Di sisi lain, KPU didorong menyiapkan aturan teknis koalisi prapemilu yang jelas, transparan, dan akuntabel agar dapat diimplementasikan secara efektif menjelang Pemilu 2029.

Melalui penelitian tersebut, Rani tidak hanya mengkritisi kelemahan pengaturan yang berlaku saat ini, tetapi juga menawarkan model baru yang berupaya menjembatani kebutuhan stabilitas politik dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan representasi sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia.