News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Threshold

PKB Sebut Ambang Batas Parlemen Idealnya 5 sampai 7 Persen

PKB Sebut Ambang Batas Parlemen Idealnya 5 sampai 7 Persen

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara terkait level ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang dianggap ideal.
Bukan Hapus Threshold, Doktor Rani Purwanti Sebut Cara Baru Agar Suara Pemilih Tak Hilang

Bukan Hapus Threshold, Doktor Rani Purwanti Sebut Cara Baru Agar Suara Pemilih Tak Hilang

Perdebatan mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen kembali mendapat perspektif baru dari kalangan akademisi.
OSO hingga Mahfud MD Kompak soal Wacana Ambang Batas Parlemen: Demokrasi Jangan Jadi Arena Eksklusif Partai Besar

OSO hingga Mahfud MD Kompak soal Wacana Ambang Batas Parlemen: Demokrasi Jangan Jadi Arena Eksklusif Partai Besar

Sejumlah tokoh menyoroti serius soal wacana kenaikan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) yang kini mulai ramai di kalangan partai parlemen.
DPR Usul Parliamentary Threshold Dinaikkan, Kursi Daerah Bisa Hangus Jika Tak Lolos di Pusat

DPR Usul Parliamentary Threshold Dinaikkan, Kursi Daerah Bisa Hangus Jika Tak Lolos di Pusat

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda usul ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold perlu ditingkatkan demi menjaga konsistensi sistem politik.
Menko Yusril: MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold

Menko Yusril: MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold

MK berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.
Respons Berkelas AHY saat Tahu MK Hapus Presidential Threshold

Respons Berkelas AHY saat Tahu MK Hapus Presidential Threshold

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut merespons keputusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden 20 persen di kursi DPR.
Gerindra Terkejut MK Hapus Syarat Presidential Threshold Minimal 20 Persen

Gerindra Terkejut MK Hapus Syarat Presidential Threshold Minimal 20 Persen

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku terkejut dengan keputusan MK yang hapus syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) katanya...
DPR akan Libatkan Masyarakat dalam Bahas UU Pemilu Setelah Presidential Threshold Dihapus: Kami akan Dengar Aspirasinya

DPR akan Libatkan Masyarakat dalam Bahas UU Pemilu Setelah Presidential Threshold Dihapus: Kami akan Dengar Aspirasinya

DPR akan melibatkan masyarakat dalam membahas, merancang revisi ataupun membuat UU Pemilu.
Menko Yusril Ungkap Sikap Pemerintah soal MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

Menko Yusril Ungkap Sikap Pemerintah soal MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Putusan MK Soal Pembatalan Presidential Threshold, PSHK FH UII Yogyakarta Sampaikan Sikap Ini

Putusan MK Soal Pembatalan Presidential Threshold, PSHK FH UII Yogyakarta Sampaikan Sikap Ini

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan presidential threshold atau ambang batas minimal 20 persen dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden memberikan angin segar bagi demokrasi
Hormati Dissenting Opinion Dua Hakim MK Soal Presidential Threshold, Mahasiswa UIN Suka Yogya: Kami Dirugikan

Hormati Dissenting Opinion Dua Hakim MK Soal Presidential Threshold, Mahasiswa UIN Suka Yogya: Kami Dirugikan

Empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta menghormati dua hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) yang punya pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap amar Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.
Kisah 4 Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ajukan Gugatan Presidential Threshold ke MK, 33 Kali Baru Dikabulkan

Kisah 4 Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ajukan Gugatan Presidential Threshold ke MK, 33 Kali Baru Dikabulkan

Empat mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkap cerita dibalik permohonan gugatan Presidential Threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Buka-bukaan soal Konflik Agraria, Nusron Akui Benturan dengan Aset BUMN hingga TNI-Polri yang Paling Repot

Buka-bukaan soal Konflik Agraria, Nusron Akui Benturan dengan Aset BUMN hingga TNI-Polri yang Paling Repot

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid buka-bukaan soal berbagai konflik agraria. Menurutnya, sengketa yang melibatkan klaim aset BUMN hingga TNI-Polri dinilai paling kompleks.
Pelaku Mutilasi Depok Diduga Punya Penyakit HIV, Harus Bawa Obat dan Rutin Konsumsi

Pelaku Mutilasi Depok Diduga Punya Penyakit HIV, Harus Bawa Obat dan Rutin Konsumsi

Terungkap fakta baru soal pelaku mutilasi Depok bernama Saepul (26). Saepul diduga menderita penyakit HIV. 
Heboh Dugaan Challenge Hafalan Al-Qur'an Dikaitkan Miras, PMII Desak Polisi Usut Tuntas

Heboh Dugaan Challenge Hafalan Al-Qur'an Dikaitkan Miras, PMII Desak Polisi Usut Tuntas

PC PMII menilai dugaan penggunaan simbol keagamaan dalam aktivitas hiburan perlu diperiksa secara menyeluruh agar fakta sebenarnya dapat diketahui.
Link Live Streaming Dana White's Contender Series: Tarung Pagi Ini, Ada Duel Bilal Hasan Vs Mridul Saikia

Link Live Streaming Dana White's Contender Series: Tarung Pagi Ini, Ada Duel Bilal Hasan Vs Mridul Saikia

Link live streaming Dana White's Contender Series (DWCS) Season 10 Episode 1 hari ini Rabu (12/8/2026). Bilal Hasan akan menantang Mridul Saikia untuk memperebutkan tiket ke UFC.
Jadwal Dana White's Contender Series Hari Ini: Bilal Hasan Tantang Petarung India Demi Tiket UFC

Jadwal Dana White's Contender Series Hari Ini: Bilal Hasan Tantang Petarung India Demi Tiket UFC

Jadwal Dana White's Contender Series (DWCS) Season 10 Episode 1 hari ini Rabu (12/8/2026). Petarung MMA Indonesia, Bilal Hasan akan menantang atlet asal India untuk membuka jalan menuju panggung UFC.
Bea Cukai Gagalkan 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal di Tanjung Priok, Potensi Kerugian Negara Rp8,6 M

Bea Cukai Gagalkan 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal di Tanjung Priok, Potensi Kerugian Negara Rp8,6 M

Bea Cukai Tanjung Priok dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai gagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai
Jegal Ruang Gerak Mafia, Balik Nama Sertifikat Tanah Maksimal 10 Hari Kerja akan Dimulai 17 Agustus 2026

Jegal Ruang Gerak Mafia, Balik Nama Sertifikat Tanah Maksimal 10 Hari Kerja akan Dimulai 17 Agustus 2026

Kementerian ATR/BPN kebut transformasi layanan untuk mempersempit celah mafia tanah. Salah satunya dengan uji coba layanan Peralihan Hak atau balik nama sertifikat maksimal 10 hari kerja.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT