Gerindra Buka Suara soal Nama Kader di SPPG, Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Partai!

Jakarta, tvOnenews.com – Partai Gerindra membantah adanya keterlibatan institusional partai dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belakangan menjadi sorotan di tengah polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Partai berlambang kepala garuda itu menegaskan tidak pernah mengeluarkan instruksi resmi kepada kader untuk terlibat dalam pengelolaan dapur-dapur MBG.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, apabila terdapat kader yang memiliki atau mengelola SPPG, hal tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan kebijakan organisasi.

“Termasuk mohon maaf, saya sebagai bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra, karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional gitu,” kata Prasetyo Hadi di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Menurut Prasetyo, partai tidak dapat melarang kader untuk berpartisipasi dalam program pemerintah. Namun ia menegaskan, setiap keterlibatan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kalaupun ada yang dianggap kader atau perorangan, yaitu tentu atas inisiatif masing-masing. Sekali lagi yang tidak boleh adalah melanggar ketentuan atau melanggar aturan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sorotan terhadap sejumlah pemilik SPPG yang dikaitkan dengan partai politik. Namun Prasetyo menegaskan, fokus utama seharusnya bukan pada latar belakang pemilik, melainkan pada kualitas pelaksanaan program dan kepatuhan terhadap standar operasional.

Ia mengungkapkan bahwa Partai Gerindra secara internal berulang kali mengingatkan seluruh kader yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG agar menjaga kualitas layanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG untuk untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan,” katanya.

Prasetyo juga menolak anggapan bahwa persoalan dalam pelaksanaan program dapat disederhanakan hanya dengan melihat siapa pemilik SPPG. Menurut dia, ukuran yang harus digunakan adalah kepatuhan terhadap aturan dan SOP yang berlaku.

“Termasuk kalau mohon maaf ya ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu, pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP-SOP yang sudah ditetapkan,” tegasnya. (agr/cmi)