Rieke Diah Pitaloka Kritik Anggaran KemenHAM, Akademisi: Dukungan Manajemen Bukan Hanya Belanja Pegawai

Kritik itu disampaikan oleh Rieke saat rapat kerja di Komisi XIII DPR kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Rieke awalnya bicara KemenHAM hanya mendapatkan anggaran Rp 728,1 miliar dari pengajuan Rp 3,982 triliun.

"Namun kami menilai bahwa pada akhirnya seperti disampaikan saudara Menteri persoalan bukan hanya besaran pagu yang diterima tetapi gimana anggaran tersebut diprioritaskan," ucap Rieke saat rapat.

Rieke membeberkan dari total pagu Rp 728,1 miliar, sebanyak 65,9% dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sementara, lanjut dia, progam pemajuan dan penegakan HAM hanya memperoleh 34,1%.

"Lebih jauh fraksi PDIP melihat bahwa anggaran dukungan manajemen tersebut sekitar Rp 343,2 miliar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 114,1 miliar untuk operasi kantor artinya lebih dari 95% anggaran dukungan manajemen terserap untuk kebutuhan internal organisasi," ucap dia.

Kemudian, Rieke mengatakan program pemajuan dan penegakan HAM sejauh ini hanya berupa sosialisasi, pelatihan, penguatan kapasitas, pembuatan regulasi, monitoring, penilaian hingga koordinasi. 

Ia mengatakan anggaran yang menyentuh langsung ke korban HAM hanya sekitar Rp 50 miliar.

"Dengan demikian, dari keseluruhan pagu KemenHAM sebesar Rp 728,1 miliar, porsi yang berpotensi langsung menyentuh korban, pengaduan, perlindungan warga, dan pemulihan HAM hanya sekitar 5-6% saja," ujar Rieke.

Rieke menilai kondisi ini menunjukkan adanya tantangan pada orientasi penggunaan anggaran. "Kami berpandangan negara tidak boleh lebih banyak membiayai birokrasi daripada hadirkan perlindungan nyata bagi Warga negara yang HAM-nya dilanggar," pungkasnya. (aag)