Soal Integrasi Data Kependudukan, Wamendagri Wiyagus Tegaskan Jadi Instrumen Strategis Keamanan di Tengah Volatilitas Global

Jakarta, tvOnenews.com - Integrasi data kependudukan dan kewilayahan menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, terutama di tengah meningkatnya volatilitas global dan berkembangnya berbagai ancaman di ruang digital.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dalam Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Tahun 2026 bertema "Kepemimpinan Berbasis Data guna Menghadapi Volatilitas Global dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Dalam Negeri" di Gedung Oetaryo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

Menurut Wamendagri, dinamika geopolitik, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi teknologi menuntut pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Makanya kita sebagai pemimpin tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional dalam memutuskan sesuatu, tetapi benar-benar harus berbasis data. Kalau bicara teknokrasi maka keputusan itu harus berdasarkan fakta dan data," ujarnya.

Wiyagus menjelaskan, Kemendagri terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sekaligus menjaga stabilitas nasional.

Ia menambahkan, data kependudukan terintegrasi berperan penting dalam mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum. Ini mulai dari verifikasi identitas, identifikasi individu, hingga pengungkapan kasus yang dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel melalui dukungan teknologi digital.

Baca Juga

Dugaan Penyadapan Ilegal, Polri Diminta Tak Pandang Bulu Tegakan Hukum

Wiyagus juga menyoroti meningkatnya ancaman di ruang digital seiring perubahan lingkungan strategis global.

"Dampak paling signifikan dari fenomena ini adalah terjadinya migrasi kejahatan ke ekosistem digital secara masif seperti penipuan daring, perdagangan orang hingga disinformasi berbasis kecerdasan buatan," katanya.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengedepankan kepemimpinan yang adaptif dengan memanfaatkan data dan teknologi secara real time dalam pengambilan keputusan. Hal ini baik untuk pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menyediakan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Polri. "Data kependudukan ini sifatnya terintegrasi sebagai infrastruktur strategis dan tulang punggung pendukung tugas kepolisian," tegasnya.

Selain itu, kata Wiyagus, penguatan tata kelola data tersebut didukung berbagai regulasi nasional yang menjadi dasar integrasi data serta percepatan transformasi digital pemerintahan.