Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden, BSKDN Sinkronisasi Lagi Kebijakan Pusat dan Daerah

“Jawa Timur ini sedang bahagia dengan pertumbuhan ekonomi 5,96 persen. Namun tentu kita tidak boleh cepat puas karena kita ingin mengejar target nasional yang diharapkan dapat tumbuh lebih dari 6 persen,” ujar Adhy.

Adhy juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam mendukung berbagai program prioritas Presiden, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus diperluas cakupannya. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penerima manfaat MBG terbesar di Indonesia dengan lebih dari 9 juta penerima manfaat dan lebih dari 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

“Tentu ini kami jaga betul. Program Presiden yang sangat baik ini harus berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Manajemen SDM FISIP Universitas Airlangga Jusuf Irianto memberikan perspektif akademis terkait implementasi Program Direktif Presiden. Menurutnya, capaian yang telah diraih Jawa Timur menunjukkan arah yang positif dan berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain.

“Saya percaya kalau capaian ini terus meningkat, tidak menutup kemungkinan Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengimplementasikan program prioritas nasional,” ujarnya.

Jusuf juga menekankan, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, pendekatan evidence-based policy harus menjadi fondasi dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan.

Baca Juga

Perkuat Sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Kemendagri Dorong Percepatan SP2D Online

“Keputusan kita adalah keputusan yang berbasis data. Kalau datanya keliru, itu bahaya. Maka dari itu kebijakan berbasis data menjadi sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan yang ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jusuf menilai keberhasilan implementasi program prioritas nasional sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, ketersediaan sumber daya, pengawasan berbasis data, kolaborasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat. (rpi)